Page 35 - MAJALAH 228

K A L E I D O S K O P 2 0 2 3
V
KOMISI II

yang melakukan kegiatan impor bijih
nikel dari luar negeri. Menurutnya,
hal ini ironis mengingat selama ini
Indonesia dikenal sebagai penghasil
nikel terbesar di dunia.
”Saya mendapat kabar, sekarang
Indonesia malah mengimpor nikel,
kok jadi kita yang impor? Padahal,
kita sampaikan di mana-mana bahwa
penghasil nikel terbesar nomor satu
di dunia itu Indonesia. Nah, malah ini
sebaliknya. Hari ini kita mengimpor,”
tanya Nasir dalam Rapat Kerja Komisi
VII dengan Menteri ESDM RI.

KOMISI VII Setujui
Anggaran KESDM Rp6,79 T FOTO: OJI/NR
September lalu, Komisi VII Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Plt Dirjen
DPR RI menyetujui pagu anggaran Minerba, Kementerian ESDM.
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (KSDM) tahun 2024 sebesar mempensiunkan dini PLTU proyek pilot suntik mati pemerintah
Rp6,79 triliun. Hal tersebut menjadi Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon-1 terhadap PLTU batubara adalah PLTU
salah satu kesimpulan rapat kerja dibutuhkan dana Rp25 triliun, Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon-1.
Komisi VII DPR RI dengan Menteri dengan rincian Rp12 triliun untuk
ESDM, Arifin Tasrif yang dibacakan Pelabuhan Ratu dan Rp13 triliun Perizinan Minerba Harus
oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng untuk PLTU Cirebon-1. Untuk Dapat Pendampingan
Suparwoto, di ruang rapat Komisi VII Cirebon-1 ini sudah ada komitmen Penegak Hukum
DPR RI. dari ADB untuk membiayainya. November lalu, Wakil Ketua
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja “Nah, ini kan besar sekali, baru Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi
Komisi VII tanggal 6 September 2023 dua PLTU. Setidaknya harus ada meminta Kementerian Energi dan
disepakati adanya tambahan anggaran sumber-sumber pendanaan lain Sumberdaya Mineral (ESDM) bekerja
sebesar Rp1 triliun. Dengan demikian, yang dapat digunakan untuk sama dengan Kejaksaan atau
pagu anggaran Kementerian ESDM mendukung program pensiun dini kepolisian sebagai pendamping
tahun 2024 yang semula Rp6,77 triliun PLTU ini. Misalnya, pendanaan dalam mengatur kegiatan
menjadi Rp7,77 triliun. melalui skema Just Energy Transition pertambangan mineral dan batubara
Partnership (JETP) dan dukungan (minerba). Termasuk di dalamnya
Pemerintah Jangan dari Asian Development Bank (ADB), penetapan pemberian Izin usaha
“Suntik Mati” PLTU “paparnya. pertambangan khusus atau IUPK.
Batubara Sebagaimana diketahui, “Untuk mengantisipasi celah-
Wakil Ketua Komisi VII DPR Kementerian Keuangan baru saja celah terjadinya pelanggaran hukum
RI Eddy Soeparno menilai APBN menerbitkan peraturan Menteri kami mendorong Kementerian
tidak kuat untuk menanggung biaya Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun ESDM melakukan perjanjian, MoU
program pensiun dini PLTU batubara. 2023 tentang Pemberian Dukungan (memorandum of understanding)
Terlebih lagi masih banyak kebutuhan Fiskal melalui Kerangka Pendanaan dengan pihak kejaksaan ataupun
bangsa Indonesia lainnya yang tidak dan Pembiayaan Dalam Rangka kepolisian. Hal ini semata sebagai
kalah pentingnya. “Kalau hanya dari Percepatan Transisi Energi di Sektor pendampingan prosedur, bukan
APBN (untuk mempensiunkan dini Ketenagalistrikan. Melalui aturan pendampingan teknis ya. Bahwa
PLTU batubara) menurut saya tidak baru tersebut, pembiayaan terkait seluruh prosedur sudah dijalankan
mungkin. APBN tidak kuat untuk penghentian operasional sejumlah dengan bagus dan sudah disupervisi
menanggung pensiun dini seluruh Pembangkit Listrik Tenaga Uap oleh kejaksaan sebagai pengacara
PLTU. Harus ada sumber lainnya,” ujar (PLTU) lebih cepat dari rencana awal negara, maupun penegak hukum
Eddy, Oktober silam. alias pensiun dini akan menggunakan di republik ini kan kepolisian,” ujar
Dijelaskannya, saat ini untuk APBN. Dua PLTU yang akan menjadi Bambang. ayu/mh

35
TH. 2023 EDISI 228 PARLEMENTARIA 35