Page 32 - MAJALAH 228

K A L E I D O S K O P 2 0 2 3
KOMISI II
V

Kebakaran Pabrik Smelter Nikel

di Morowali

Akhir tahun 2022
lalu, tepatnya
tanggal 22
Desember
2022 terjadi
kebakaran di
pabrik
pengelolaan
dan pemurnian
(smelter) nikel milik PT Gunbuster
Nickel Industry (GNI) Morowali,
Sulawesi Tengah, yang merenggut
dua karyawan perusahaan itu.
Wakil Ketua Komisi VII DPR
RI Bambang Haryadi bersama
beberapa anggota Komisi VII FOTO: JAKA/NR
DPR RI lainnya, Januari 2023
silam, meninjau langsung lokasi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat meninjau langsung lokasi insiden kebakaran di pabrik pengelolaan dan
kebakaran untuk memastikan apakah pemurnian (smelter) nikel milik PT Gunbuster Nickel Industry.
kejadian tersebut akibat kelalaian
atau kesalahan teknis. “Kita ingin
mendalami dan mengetahui sejauh peralatan,” kata Bambang. seharusnya menerapkan Kesehatan
mana, peralatan yang di gunakan Sementara itu Anggota Komisi dan Keselamatan Kerja (K3). Namun
selama ini oleh pihak PT GNI, apakah VII DPR RI Nurhasan Zaidi menilai pada kenyataannya penerapan K3
perawatan sudah dilakukan sesuai pengelolaan dan pemurnian di perusahaan ini sangat lemah.
aturan, apakah sudah dilakukan (smelter) nikel tersebut merupakan Padahal, seperti diketahui, PT GNI
cek berkala, layak digunakan, juga milik perusahaan besar, masuk dalam yang merupakan pabrik pengelolaan
perlu adanya kalibrasi untuk semua proyek strategis nasional. Sudah dan pemurnian (smelter) nikel
merupakan proyek besar yang
bernilai Rp27 triliun.

Kebijakan Subsidi Mobil
dan Motor Listrik
Di awal tahun 2023 lalu
berhembus kabar akan dikeluarkan
kebijakan baru dari pemerintah,
yakni kebijakaan subsidi motor dan
mobil listrik yang diambil dari APBN
(anggaran pendapatan belanja
Negara). Hal tersebut menimbulkan
ragam pendapat dari berbagai pihak,
termasuk dari anggota Komisi VII DPR
RI, Abdul Kadir Karding.
FOTO: RUNI/NR kebijakan subsidi motor dan mobil
Februari lalu, Karding menilai,

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Dirut PT PLN. listrik bukan merupakan langkah

32 PARLEMENTARIA EDISI 228 TH. 2023