Page 41 - MAJALAH 228
P. 41
K A L E I D O S K O P 2 0 2 3
KOMISI X
I
pembahasan RUU Kesehatan.
Terkait substansi yang menjadi
konsen masyarakat, Komisi
IX memastikan beleid tersebut
memberikan perlindungan hukum
bagi tenaga kesehatan dalam
menjalankan praktik sehari-hari.
Selain itu, DPR bersama
pemerintah sepakat menghapus
alokasi anggaran atau mandatory
spending kesehatan minimal 10
persen dalam RUU Kesehatan,
baik di tingkat pusat dan daerah.
Hal ini dimaksudkan agar tujuan FOTO: INDRA PAHLEVI/NR
dialokasikan Mandatory Spending
bukan berdasarkan alokasi,
tetapi komitmen anggaran dari Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Darul Siska saat memimpin Timwas Haji DPR mengunjungi KKHI di Madinah.
pemerintah untuk memastikan
program strategis tertentu di sektor
kesehatan bisa berjalan maksimal. ke depan jika semakin banyak September silam, Ketua Komisi
jemaah haji lansia, maka dibutuhkan IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene
Klinik Kesehatan Haji banyak tenaga dokter yang memadai. mempertanyakan kehadiran negara
Indonesia di Madinah Ia memberikan komparasi rasio dalam memberikan perlindungan
Juli lalu, Anggota Tim Pengawas dokter yang ada harus sesuai bagi Pekerja Migran Non Prosedural
(Timwas) Haji dari Komisi IX DPR dengan berbagai penyakit yang yang kerap kali menjadi korban kasus
RI Darul Siska mengatakan, Klinik dialami oleh jemaah. Ia juga Tindak Pidana Perdagangan Orang
Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di berharap, agar pemanfaatan klinik (TPPO).
Madinah masih jauh dari kondisi ini dapat ditingkatkan supaya tidak Felly menyampaikan, tak sedikit
ideal. Pasalnya, klinik tersebut mubazir. Karena, menurutnya, aset temuan kasus warga Sulawesi Utara
kekurangan dokter dan tempat ini disewa sepanjang tahun, tetapi ditemukan tak bernyawa dan diduga
tidur, sehingga mengakibatkan penggunaanya hanya untuk musim menjadi korban TPPO. Karena itu, ia
pelayanan terhadap jemaah haji haji saja. meminta pemerintah meningkatkan
Indonesia tidak maksimal. kewaspadaan dan pencegahan agar
Politisi F-Golkar ini menegaskan, WNI Korban TPPO WNI tidak menjadi korban TPPO.
Polemik Menekan DBD
November silam, Anggota Komisi
IX DPR RI Nur Nadlifah mengingatkan
pemerintah agar penyebaran nyamuk
Wolbachia tidak lantas menimbulkan
penyakit baru. Sebab, tujuan awal
penyebaran nyamuk tersebut adalah
untuk mengurangi populasi nyamuk
penyebab demam berdarah (Demam
Berdarah Dengue/DBD).
“Harus ditinjau ulang program
penyebaran nyamuk Wolbachia.
Jangan sampai tujuan kita
untuk memberantas nyamuk
FOTO: MUNCHEN/NR Aedes Aegypti ini dengan cara
menghadirkan nyamuk Wolbachia
justru menghadirkan penyakit baru
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan lagi,” ujar Nadlifah. ann/mh
Ida Fauziyah.
41
TH. 2023 EDISI 228 PARLEMENTARIA 41
