Page 44 - MAJALAH 228

K A L E I D O S K O P 2 0 2 3
KO M I S I X

8 Tahun 2016. Pasalnya, pendidikan
inklusif bagi anak-anak penyandang
disabilitas belum sepenuhnya
terwujud akibat sumber daya
pendukung dan kurikulum masih
terbatas.
“Ada ragam disabilitas yang
tentunya mereka bisa berkembang
secara optimal tapi dalam
kurikulumnya dibatasi. Saya berharap
di 2024 selesai semua hal yang
berkaitan dengan pendidikan khusus
ini,” ucap politisi Fraksi PKS itu, FOTO: DEVI/NR
Agustus silam.
Wakil Ketua Dede Yusuf saat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR dengan Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas
Afirmasi Tenaga Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) dan para Pimpinan sekaligus Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
Kependidikan
Wakil Ketua Dede Yusuf Macan dan Tenaga Honorer) mulai dari Isu ini menjadi sorotannya
Effendi mendukung pembukaan tahun 2021 sampai tahun berikutnya lantaran UNESCO telah menjatuhkan
formasi dalam rekrutmen CASN dengan didasarkan data yang akurat peringatan berupa kartu kuning
Nasional untuk tenaga pendidik. dan kondisi nyata di lapangan,” tutur (yellow card) terhadap Geopark
Selain para guru, tenaga pendidik Dede, September lalu. Danau Toba, yang merupakan
dinilai turut berperan krusial dalam destinasi super prioritas bagi
penyelenggaraan pendidikan yang Destinasi Wisata Super Indonesia sekaligus bagian dari
kondusif. Sebab itu, Komisi X DPR Prioritas Geopark UNESCO. Peringatan ini,
mendorong Kemendikburistek untuk Oktober lalu, Wakil Ketua Komisi ujarnya, harus menjadi pelajaran bagi
memperbaiki desain kebutuhan guru X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti semua pihak yang terkait agar tidak
dan tenaga pendidikan di Indonesia. menilai terlalu banyak instansi yang terulang di masa mendatang.
“Kami telah membentuk dua Panja. terlibat dalam pengambilan kebijakan
Panja tersebut menghasilkan sejumlah dan pengelolaan destinasi pariwisata Evaluasi Bantuan
rekomendasi, yang kami sampaikan super prioritas. Hal ini mengakibatkan Pendidikan Daerah
kepada pemerintah. Kami sudah munculnya tumpang tindih November silam, Anggota Komisi
mendesak pemerintah merumuskan penugasan antarinstansi sehingga X DPR RI Desy Ratnasari mengimbau
kebijakan berkesinambungan melahirkan tata kelola pariwisata kepada pemerintah agar setiap
mengenai penyelesaian GTK (Guru yang tidak efektif dan efisien. bantuan pendidikan bagi sekolah
harus mempertimbangkan kondisi
dan keunikan daerah masing-masing.
Pasalnya, ia mendapatkan laporan
bahwa bantuan pendidikan seperti
perangkat laptop kurang efektif
penggunaannya.
“Karena terkadang kondisi
lapangan jadi kesulitan bagi mereka.
Ini harus dipikirkan bersama. Tidak
hanya dukungan APBN saja tapi
juga APBD provinsi dan kabupaten
kota harus turut serta berkolaborasi
mengatasi masalah ini. Ini jadi
pekerjaan rumah kita bersama. Untuk
itu menurut saya, jangan sampai
FOTO: DEVI/NR bikin kebijakan yang tidak realistis

diterapkan di daerah tertentu,” tandas
Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi X dengan Direktur politisi Fraksi PAN itu. ts/mh
Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Jimmy Bernando Panjaitan.

44 PARLEMENTARIA EDISI 228 TH. 2023