Page 45 - MAJALAH 228
P. 45

K A L E I D O S K O P    2 0 2 3
                                                                                     KO M I S I  X I




                                         Apresisasi dan

                                     Evaluasi KPC-PEN






                             Presiden RI
                             Joko Widodo
                             resmi mencabut
                             kebijakan
                             Pemberlakuan
                             Pembatasan
                             Kegiatan
                             Masyarakat
                             (PPKM),
            pada penghujung tahun 2022. Ini
            menjadi sorotan di bulan Januari
            2023 lalu. Anggota Komisi XI DPR
            RI Puteri Komarudin mengapresiasi
            keberhasilan Komite Penanganan
            COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi   FOTO: MUNCHEN/NR
            Nasional (KPC-PEN) dalam
            mengendalikan wabah pandemi.      Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin.
               Menurutnya, berkat respon
            cepat melalui kebijakan gas dan
            rem, tidak hanya mengendalikan    Komisi XI DPR RI Anis Byarwati yang   perhatian pada Kementerian
            pandemi, tetapi juga mempercepat   mengungkapkan perlu evaluasi    Keuangan khususnya Ditjen Pajak
            pemulihan ekonomi. Selain apresiasi,   penggunaan anggaran terutama   pasca munculnya unggahan terkait
            Komisi XI DPR RI juga mendorong   dampaknya bagi masyarakat.       dengan kehidupan glamor para
            evaluasi penggunaan dana Komite                                    pejabat Kemenkeu dan dugaan
            KCP-PEN yang mencapai Rp396,7     Polemik Internal                 transaksi janggal bernilai fantastis.
            triliun atau 83,9 persen dari Rp472,6   Kemenkeu                   Anggota Komisi XI DPR RI Sihar
            triliun yang telah dianggarkan. Hal   Di Bulan Maret, hampir semua   Sitorus meminta, polemik yang
            tersebut disampaikan Anggota      Masyarakat Indonesia memberikan   terjadi di internal Kemenkeu dapat
                                                                               diselesaikan sesuai prosedur
                                                                               yang berlaku, yaitu dengan cara
                                                                               diserahkan ke ranah hukum.
                                                                                  Hal serupa juga diungkapkan
                                                                               Anggota Komisi XI DPR RI,
                                                                               Kamrussamad. Menurutnya, kasus ini
                                                                               akan menggerus kepercayaan publik
                                                                               terhadap Kemenkeu khususnya wajib
                                                                               pajak kepada DJP. Pasalnya, setiap
                                                                               tahun, anggaran yang digelontorkan
                                                                               cukup besar kepada instansi
                                                                               keuangan tersebut.

                                                                               Inflasi Meyambut Hari
                                                                               Raya
            FOTO: MUNCHEN/NR                                                   membawa dampak ekonomi
                                                                                  Perayaan Idulfitri 1444 H


            Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad.                              sepanjang bulan April. Anggota


                                                                                                          45
                                                                          TH. 2023     EDISI 228     PARLEMENTARIA        45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50