Page 37 - MAJALAH 222
P. 37
KUNKER
K OMISI II
d Kota Tangsel juga jadi sorotan.
Berdasarkan hasil rapat pleno
rekapitulasi DPSHP Tangsel, tercatat
ada 1.023.851 pemilih dari DPS
sebelumnya sebanyak 1.026.913
pemilih. Pun KPU Kota Tangsel
mencoret sebanyak 3.062 data pemilih
di DPS sebelumnya. Pencoretan data
pemilih tersebut umumnya karena
ada peristiwa kependudukan, seperti
kematian.
“Komisi II ingin mengetahui
bagaimana selama ini koordinasi,
komunikasi, dan kerja sama dalam
upaya sinkronisasi data kependukan- FOTO: HUSEN/NR
data pemilih di Kota Tangerang
Selatan,” tutur Guspardi, seraya
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke kota Tangsel.
menambahkan, “Selama ini partisipasi
aktif masyarakat dalam melaporkan
peristiwa kependudukan seperti meninggal, uang purnabakti belum Sukabumi, Rabu (24/5/2023) lampau.
kelahiran, kematian, pernikahan, dibayar negara. Politisi F-PKS ini juga
perceraian, pindah domisili dan ganti “Menurut saya pemerintah telah mempertanyakan, mengapa
status TNI/Polri menjadi sipil sangat zalim, karena uang purnabakti itu penyelenggaraan pemilu yang
rendah. Padahal, mobilitas warga sampai saat ini belum dibayar juga. anggarannya sampai triliunan bisa
sangat dinamis setiap harinya,” nilainya. Padahal, pembayaran ini sudah masuk dianggarkan, bahkan untuk menutupi
Sementara di Sukabumi, Jawa ke dalam aturan perundang-undangan. kasus jiwasraya, kereta cepat, dan
Barat, Komisi II DPR menerima Jadi, ini sudah menjadi kewajiban pembangunan lain uangnya ada.
curhatan jajaran KPU Kota Sukabumi pemerintah. Apalagi, Ketua KPU “Menurut saya tidak ada alasan logis
soal belum dibayarkannya uang Kota Sukabumi sebelumnya sudah apapun dari pemerintah jika tidak
purnabakti penghargaan untuk Ketua meninggal, tapi pemerintah belum ada anggarannya untuk membayar
dan Anggota KPU Periode 2012-2017. juga dibayar,” ungkap Anggota Komisi II uang purnabakti Ketua dan Anggota
Bahkan, sampai ketua KPU periode lalu DPR Teddy Setiadi di Kantor Wali Kota KPU RI, KPU provinsi dan kabupaten/
kota periode 2012-2017. Jadi ini bukan
persoalan uangya tidak ada, tapi niat
baik keberpihakan pemerintah buat
membayar yang belum ada,” ucap
legislator Dapil Jabar I ini.
Dalam kesempatan yang sama,
Ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami
mengatakan, pihaknya mendesak
persoalan ini diperjuangkan oleh
Komisi II DPR. “Saya selaku ketua KPU
Kota Sukabumi periode yang baru
ini suka ditanyakan oleh ahli waris
Ketua KPU yang lama, kapan dana
kehormatan purnabakti bisa dibayarkan
oleh pemerintah. Untuk itu, saya sedikit
curhat kepada Tim Kunjungan Komisi
II DPR, mohon diperjuangkan untuk
pencairan dana ini, karena ini sudah
FOTO: JAKA/NR menjadi kewajiban dari pemerintah dan
dalam regulasinya sudah diatur,” harap
Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi saat mengikuti pertemuan Tim Kunker Komisi II di Kantor Walikota Sukabumi. Sri. mun, mh, jk/mh
TH. 2023 EDISI 222 PARLEMENTARIA 37
