Page 44 - MAJALAH 211

KU N KER
K OM ISI VI

Pastikan Kehadiran target rencana pemerintah dalam
pembangunan jalan tol. Selain itu,
Negara Melalui BUMN ada beberapa penugasan yang
butuh campur tangan pemerintah
daerah dalam mendukung
pembangunan infrastruktur jalan
tol, yaitu terkait pembebasan tanah.
Menurutnya ini menjadi hal yang
Komisi VI DPR RI melakukan fungsi pengawasan penting, karena terdapat beberapa
terkait peran yang dijalankan BUMN di beberapa ruas jalan yang memang belum bisa
daerah. Diantaranya BUMN Karya di meninjau dikerjakan, meskipun dananya sudah
ada, namun pembebasan lahanya
progress pembangunan jalan tol trans-Sumatera di belum selesai.
Aceh, PT Pelni di Labuan Bajo, serta beberapa BUMN “Tapi sekali lagi untuk BUMN
lainnya di Kaltara. Karya harus memaksimalkan target
capaian (pembangunan) ruas (jalan
tol) sampai dengan Oktober 2024, itu
seberapa panjang dan implikasinya
akil Ketua “Ini yang terus kita pantau adalah berapa dana yang
Komisi VI DPR karena kita harapkan target jalan tol dikeluarkan. Tadi sudah digambarkan
RI Aria Bima Sumatera ini harus selalu terukur dan capaian-capaiannya juga
meminta jajaran dari aspek progresnya,” kata Aria sudah jelas, tinggal bagaimana
W perusahaan Bima saat memimpin pertemuan Tim nanti keputusan Komisi VI DPR RI
BUMN Karya (Hutama Karya dan Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR beserta Badan Anggaran itu mencari
Adhi Karya) agar menjelaskan secara RI dengan mitra kerja terkait, di Banda langkah-langkah terobosan. Selain
detail, terkait jumlah ruas jalan yang Aceh, Agustus ini. kita juga memberi kebebasan
harus diselesaikan di berbagai daerah. Aria Bima berharap, meskipun pada Hutama Karya untuk mencari
Mengingat target pembangunan jalan mengalami defisit anggaran karena mitra atau partner yang bisa diajak
tol Sumatera ini harus selalu terukur situasi pandemi Covid-19, jajaran untuk bekerja sama di dalam
dari aspek progresnya. BUMN Karya dapat mengejar menyelesaikan target capaian jalan

FOTO: NADYA/PDT

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat bertukar cinderamata dengan perwakilan BUMN Karya di Aceh.

44 PARLEMENTARIA EDISI 211 TH. 2022