Page 59 - MAJALAH 211

LI PSUS

yang hadir untuk menciptakan Dirinya percaya melalui tugas disinformasi sangat penting, Oleh
regulasi bisnis online yang inklusif legislatif dan pengawasan harus karena itu, kita tidak hanya dapat
untuk menjembatani kesenjangan memastikan bahwa pembatasan menghilangkan permasalahan, tetapi
digital global. Baginya, dengan yang diberlakukan, penegakan juga menghormati hak individu atas
meminimalisir kesenjangan tersebut, sekaligus implementasinya tidak akan kebebasan berekspresi,” tandas Putu.
akan menggerakkan perekonomian membahayakan HAM. Oleh karena Terakhir, dalam sesi ‘Responding
dunia yang lebih baik pasca pandemi itu, negara beserta para pemangku to the Challenges of the Digital
Covid-19. kepentingan lainnya tidak boleh Transformation in Democratic
“Kita (juga) harus memprioritaskan mengkriminalisasi individu hanya Process’ Anggota BKSAP DPR RI Irine
infrastruktur digital, keterampilan karena perbedaan pendapat politik, Yusiana Roba Putri mengungkapkan
digital, dan akses pembiayaan bagi etnis, atau status lain karena hal partisipasi vital perempuan di dunia
UMKM untuk memasuki pasar digital tersebut merupakan tindak represif digital. Perempuan, jelasnya, memiliki
serta menerapkan teknologi baru yang tidak sejalan dengan standar kontribusi besar dalam untuk
seperti Artificial Intelligence (AI), Cloud hak asasi manusia internasional. memajukan ekonomi Indonesia.
Computing, dan Internet of Things (IoT) Selain itu, demi melawan “Perempuan dapat
dalam operasi bisnis mereka. misinformasi dan disinformasi digital, memanfaatkan internet dan
Pendekatan ini dapat menjadi solusi ia menjelaskan negara harus terlebih perangkat mobile sebagai wahana
yang berkelanjutan bagi UMKM dahulu memastikan individu memiliki untuk meningkatkan taraf hidupnya.
untuk mempertahankan usahanya akses ke informasi yang kredibel, Dengan membuka bisnis baru
dan meningkatkan kapasitas akurat, dan berbasis fakta yang dan menjual produk atau layanan
usahanya,” pungkasnya telah terverifikasi. Dirinya meyakini mereka di platform e-commerce dan
Dalam kesempatan yang media memainkan peran kunci media sosial, perempuan bisa
berbeda, Wakil Ketua BKSAP untuk memperoleh akses informasi menghasilkan pendapatan dan
DPR RI Putu Supadma Rudana serta sebagai sarana mengklarifikasi terlebih lagi, menghasilkan
menyampaikan pandangan tentang informasi. Maka, negara juga harus peluang kerja di sektor ini, yang
bagaimana teknologi juga mampu memfasilitasi sarana pendidikan tentu saja bisa mengurangi tingkat
berkontribusi melawan hoaks dalam untuk publik yang mencakup metode pengangguran,” tutur Irine.
sesi ‘Combatting Misinformation untuk memverifikasi informasi. Walaupun teknologi memiliki
and Disinformation.’ Ia menekankan “Menempatkan hak asasi manusia berpotensi memajukan perempuan,
dengan banjirnya informasi yang sebagai pusat dari setiap kebijakan politisi Fraksi PDI-Perjuangan
tersebar di dunia, maka regulasi yang dan peraturan, termasuk dalam itu mengakui perempuan masih
mengatur perkembangan informasi melawan informasi yang salah dan menghadapi tantangan seperti
sekaligus tindak lanjutnya harus kesenjangan digital. Dirinya pun
segera ditegakkan. menyadari jika tantangan tersebut
“Misinformasi dan disinformasi, tidak segera diselesaikan, maka
termasuk hoaks dan informasi yang akan menjadi penghalang untuk
menyesatkan, tidak sejalan dengan Misinformasi mewujudkan kesetaraan gender
prinsip dan standar kebebasan dan disinformasi, yang dapat melahirkan perempuan
berekspresi dan kita tidak boleh berdaya baik secara ekonomi dan
menerimanya. Ini mungkin juga termasuk hoaks sosial.
merusak informasi yang akurat karena dan informasi yang Oleh karena itu, Irine berharap
orang akan mempertanyakan motif menyesatkan, parlemen dari berbagai penjuru
dan maksud dari informasi tersebut dunia mengambil langkah nyata
serta penulisnya,” tegas Putu. tidak sejalan untuk memecahkan permasalahan
Menurut politisi Fraksi Partai dengan prinsip dan tersebut. Baginya, parlemen
Demokrat itu, regulasi yang standar kebebasan perlu meningkatkan visibilitas dan
mendukung untuk melawan mengarusutamakan kesetaraan
misinformasi dan disinformasi berekspresi dan gender, terutama dalam proses
menjadi sangat vital bagi sebuah kita tidak boleh pengambilan keputusan dengan
negara. Namun, dirinya menegaskan menerimanya. memastikan bahwa setiap undang-
kebijakan yang berupa regulasi undang ataupun kebijakan tentang
tersebut harus sesuai dengan standar Putu Supadma Rudana teknologi digital menargetkan lebih
dan prinsip HAM. Wakil Ketua BKSAP DPR RI banyak perempuan. lts/es

TH. 2022 EDISI 211 PARLEMENTARIA 59