Page 6 - MAJALAH 211

PROL OG

Catatan Kritis DPR Untuk

Penyelanggaran Haji

“Satu pekan sebelum
pelaksanaan Ibadah Haji, Komisi VIII
Sejak pandemi Covid-19 melanda dunia, Pemerintah bersama pemerintah menyepakati
Arab Saudi sempat menutup akses ibadah haji bagi penambahan anggaran untuk
masyair sebesar Rp1,5 triliun, namun
negara-negara lain. Memasuki tahun ketiga dan saat penambahan anggaran itu tidak
pandemi mulai melandai, Pemerintah Arab Saudi berpengaruh pada peningkatan
kembali membuka penyelenggaraan ibadah haji, tak fasilitas yang diterima Jemaah,”
ucapnya.
terkecuali bagi Indonesia. Untuk itu, Yandri meminta
pemerintah membenahi pelaksanaan
haji pada tahun mendatang. Selain
besaran anggaran, Yandri juga
KEMBALI swastanisasi. Hal inilah menurut Gus meminta pelaksanaan manasik
dibolehkan Muhaimin yang perlu diwanti-wanti haji diperbaiki secara menyeluruh
berkunjung pemerintah, diantaranya dengan dan detail, seperti hal-hal terkait
ke Baitullah, memperkuat undang-undang keberangkatan hingga pulang ke
merupakan terkait Badan Pengelola Keuangan tanah air.
kabar bahagia Haji (BPKH). Apalagi, jika merujuk Selain layanan
bagi para visi Arab Saudi 2040, akan banyak penyelenggaraan haji,
umat muslim. kebijakan yang akan terjadi di masa Yandri meminta pemerintah
Wakil Ketua mendatang. mengevaluasi pelaksanaan haji
DPR RI Abdul Muhaimin Tim Pengawas Haji DPR RI furoda. Haji furoda memang
Iskandar mengatakan, secara yang merupakan gabungan dari kewenangan Pemerintah
keseluruhan, proses tahapan dan beberapa komisi turut memberikan Arab Saudi, namun karena
pelaksanaan ibadah haji tahun ini sejumlah catatan kritis terkait disana ada jemaah haji
berjalan lancar. Arab Saudi sendiri pelaksanaan haji tahun ini. Kritik itu Indonesia, negara harus
diketahui memberikan kuota haji mulai dari soal besarnya uang yang hadir untuk memberikan
tahun 1443H/2022M bagi Indonesia harus disetorkan pemerintah kepada perlindungan agar hal
sebanyak 100.051 jemaah. Arab Saudi hingga ketersediaan serupa tidak terulang.
“Ya Alhamdulillah, semua proses fasilitas pendukung, khususnya “Untuk itu, Kemenag
tahapan dan pelaksanaannya sesuai di Arafah, Muzdalifah dan Mina perlu membuat regulasi
dengan perencanaan dari awal. (Armuzna). khusus untuk mengatur
Bahkan prediksi semua berjalan “Setelah memantau pelaksanaan mengenai haji non kuota.
sesuai dengan rencana, terutama ibadah haji fase Armuzna DPR Di Undang-Undang Nomor
Arafah, Muzdalifah dan Mina,” ungkap mencatat beberapa hal yang perlu 8 Tahun 2019 tentang
Gus Muhaimin. diperbaiki untuk memberikan
Pria yang akrab disapa Gus pelayanan yang paripurna kepada
Muhaimin itu menerangkan, saat ini, Jemaah dalam penyelenggaraan haji
pasca pandemi, Pemerintah Arab di masa yang akan datang,” ungkap
Saudi sedang menyesuaikan kembali Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri
tatakelola dan manajemen salah Susanto.
satunya terkait penyelenggaraan Dari sisi anggaran, lanjut Yandri,
ibadah haji. terdapat kenaikan biaya penyewaan
Banyak anggapan, bahwasanya fasilitas masyair atau layanan wukuf
perubahan sistem pelaksanaan haji- di Armuzna untuk keperluan ibadah
umroh yang cenderung memperluas haji sebesar 5.531 SAR.

6 PARLEMENTARIA EDISI 211 TH. 2022