Page 9 - MAJALAH 211

LAPORAN UT AMA

Parlementaria di Gedung DPR RI, mematangkan persiapan haji masa operasional untuk Technical Landing
Senayan, Jakarta, Selasa (19/7). akan datang,” terang Politisi Fraksi jemaah embarkasi Surabaya dengan
Diakui Yandri, memang ada yang PAN ini. biaya sebesar Rp25.733.232.000 yang
berbeda dalam pelaksanaan haji diajukan Menteri Agama satu minggu
tahun ini, baik dari syarat jemaah haji Penguatan Manasik Haji sebelum keberangkatan jemaah.
hingga anggaran. Dari sisi anggaran, Sementara dari sisi dalam “Saya harap kejadian ini tidak
terdapat kenaikan biaya penyewaan negeri, Yandri mengkritik beberapa terulang lagi dalam penyelenggaraan
fasilitas masyair atau layanan wukuf di layanan di dalam negeri yang perlu haji di masa yang akan datang.
Armuzna untuk keperluan ibadah haji ditingkatkan untuk menyukseskan Ke depan kami meminta Menag
sebesar 5.531 SAR. penyelenggaraan haji tahun depan. memperbaiki pola koordinasi agar
“Satu pekan sebelum Yang pertama yaitu kualitas antara lembaga yang membantu
pelaksanaan Ibadah Haji, Komisi VIII bimbingan manasik haji yang perlu mensukseskan penyelenggaraan
bersama pemerintah menyepakati diperkuat. haji satu nafas dalam memberikan
penambahan anggaran untuk Hal itu penting mengingat pelayanan yang paripurna,” katanya.
masyair sebesar Rp1,5 triliun, namun keadaan jemaah haji Indonesia yang
penambahan anggaran itu tidak sangat majemuk dalam pendidikan, Haji Furoda Perlu Diatur
berpengaruh pada peningkatan usia dan tingkat pemahaman Selain layanan penyelenggaraan
fasilitas yang diterima para Jemaah,” terhadap ilmu manasik haji maupun haji, Yandri meminta pemerintah
ujar Yandri. ilmu secara umum seperti tata cara mengevaluasi pelaksanan Haji
Yandri meminta pemerintah dan aturan di maskapai terbang, Furoda. Memang, Haji Furoda adalah
Indonesia dan Arab Saudi untuk pemondokan, penggunaan toilet dan kewenangan Pemerintah Arab Saudi,
melakukan perundingan dalam sebagainya. namun karena di sana ada jemaah
mempersiapkan pelaksanaan haji “Kami mau bimbingan yang haji Indonesia, negara harus hadir
tahun mendatang. “Saudi itu jangan diberikan kepada Jemaah saat untuk memberikan perlindungan
menganggap Tanah Suci milik dia. manasik haji tidak hanya tentang tata agar hal serupa tidak terulang,”
Itu milik umat Islam. Maka, dari sisi cara melaksanakan ibadah haji saja. tegasnya.
pembiayaan pelayanan sejatinya Kami mau Jemaah haji juga diberikan Untuk itu, Kemenag perlu
dirembukkan oleh Negara yang bekal mengenai hal teknis-teknis membuat regulasi khusus untuk
mengirimkan Jemaah haji,” saran (misalnya saat di dalam pesawat, mengatur mengenai haji non kuota.
Yandri. hotel maupun di fasilitas umum Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun
Berkenaan dengan tambahan lainnya di Tanah Suci),” urai Yandri. 2019 tentang Penyelenggaraan
dana haji sebesar Rp1,5 triliun yang Selain itu, untuk memberikan Ibadah Haji dan Umrah disebut
disepakati DPR bersama pemerintah, kemudahaan bagi Jemaah menangani non kuota.
menurutnya, jika saat itu biaya Rp1,5 dalam pengecekan dokumen “Ada penipuan di dalam
triliun tidak dibayarkan, Jemaah asal imigrasi di Bandara Internasional pengelolaan Haji Furoda. Karena
Indonesia tidak akan berangkat haji. AMAA Madinah dan di Bandara para jemaah yang hadir tidak dibekali
“Jadi jangan seperti kita ini, sudah Internasional King Abdul Aziz dengan visa haji, namun visa ziarah.
diputuskan Pemerintah Arab Saudi. Jeddah, Yandri meminta pemerintah Sebanyak 8 ribu jemaah gagal
Mau diambil silahkan, enggak mau melakukan lobi dengan pemerintah berangkat dan itu menggunakan
diambil enggak apa-apa,” tuturnya. Arab Saudi agar Layanan Fast Track dana yang besar dari Rp1 miliar dan
Yandi membeberkan waktu Imigrasi diberlakukan di seluruh paling kecil Rp300 juta. Bahkan
untuk melobi Arab Saudi saat itu embarkasi Indonesia. ada yang sudah sampai Arab Saudi
sudah terlalu mepet. Sehingga, “Saya berharap sistem pelayanan akhirnya harus dideportasi. Untuk itu,
pada akhirnya pemerintah Indonesia fast track tidak hanya di Jakarta, penting Kemenag segera membuat
memutuskan untuk membayar Surabaya dan Semarang tetapi bisa aturan turunan mengenai Haji
tambahan biaya haji yang sudah diterapkan di seluruh embarkasi Furoda,” ungkapnya.
ditetapkan. di Indonesia untuk menggantikan Sebagai bentuk konsekuensi
“Ke depan mumpung waktu pelayanan keimigrasian konvensional memperbaiki layanan
masih panjang, sebaiknya pemerintah yang selama ini menjadi penyebab penyelenggaraan haji ke depan,
Indonesia menginisiasi Negara lain antrian panjang dan melelahkan bagi Komisi VIII akan membentuk Panja
untuk mengetuk pintu Arab Saudi jemaah,” jelasnya. Evaluasi Haji. “Setelah musim haji
agar duduk bareng, membuat Dirinya tidak menginginkan selesai Komisi VIII akan bentuk Panja
komitmen atau forum bersama untuk terulangnya tambahan anggaran Evaluasi Haji,” tutupnya. lrnm/es

TH. 2022 EDISI 211 PARLEMENTARIA 9