Page 7 - MAJALAH 211
P. 7

PROL OG







            Penyelenggaraan Ibadah Haji dan      Melihat berbagai permasalahan
            Umrah disebut menangani non       terkait kesehatan dalam pelayanan
            kuota,” tuturnya.                 ibadah haji di tanah suci tersebut,
               Dari sisi kesehatan, Wakil Ketua   DPR RI mengusulkan penambahan
            Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh   anggaran dan tenaga
            menilai penyelenggaraan ibadah    kesehatan untuk
            haji masih menyisakan beberapa    menjadikan
            catatan untuk terus ditingkatkan demi   pelayanan
            menyukseskan penyelenggaraan      haji lebih
            ibadah haji masa mendatang, salah   baik. ltim/es
            satunya terkait pelayanan kesehatan
            bagi jemaah haji.
               “Terkait kesehatan, salah satunya
            kami menilai, kita (Indonesia-red)
            memang masih kekurangan tenaga
            kesehatan untuk haji.  Memang ada
            dari Kemenag ada yang namanya
            P3JH (Pertolongan Pertama Pada
            Jemaah Haji), tetapi ini tidak
            terkoneksi dengan baik dengan
            teman-teman dari tenaga kesehatan
            dari KKHI (Klinik Kesehatan Haji
            Indonesia) di bawah Kementerian
            Kesehatan,” ujar Ninik
               Selain kekurangan tenaga
             medis untuk haji, Politisi Fraksi PKB
             ini melihat belum adanya rumah
             sakit haji Indonesia di Arab Saudi,
             melainkan hanya klinik kesehatan
             haji yang fasilitas kesehatannya juga
             masih sangat terbatas. Bahkan tidak
              jarang jemaah haji yang sakit harus
              dirujuk ke rumah sakit di Arab
               Saudi.
                  “Klinik Kesehatan Haji
               Indonesia (KKHI) yang selama
               ini melayani jemaah Haji perlu
                ditingkatkan menjadi RS, agar
                 seluruh jemaah bisa dilayani
                 oleh tenaga medis Indonesia
                  dan tidak perlu dirujuk ke RS
                   Saudi,” ungkapnya.




















                                                                          TH. 2022      EDISI 211      PARLEMENTARIA        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12