Page 39 - MAJALAH 209

KU N KER
K OM ISI I I I

tahun kan,” ujar Bambang usai
pertemuan dengan jajaran Kejaksaan
Tinggi Sumatera Selatan dan BNNP di
Palembang, Sumsel.
Bambang menjelaskan, dengan
rata-rata hukuman minimal empat
tahun tersebut, maka tidak akan ada
pengguna narkoba yang ditangkap
akan sembuh. Karena itu, harusnya
bagi pengguna narkoba tersebut
harusnya dimasukkan ke balai
rehabilitasi.
“Namun, ternyata di Sumsel ini
belum ada balai rehabilitasi. Harusnya, RIDWAN/PDT
pengguna narkoba fokus diobati di
balai rehabilitasi. Karena kalau tidak Anggota Komisi III DPR RI Bambang Heri Purnama saat pertemuan dengan Kapolda dan BNNP Sumsel.
diobati nanti masih ketergantungan,
sehingga pengedaran tidak bisa (Kunker) Reses dengan Kapolda dan perekonomian kita,” ujar Romo di
ditekan,” tegas Anggota Fraksi Partai Kajati di Gorontalo dengan menyoroti Gorontalo, baru-baru ini.
Golkar DPR RI ini. soal tambang ilegal yang terjadi di Ia mengharapkan agar Kejaksaan
Provinsi Gorontalo. Tinggi Gorontalo bisa menangani
Penegakan Hukum Menurutnya jika kasus ini kasus pertambangan ilegal. “Yang
Harus Mampu bisa ditangani dengan baik maka menjadi catatan kita adalah masalah
Optimalkan Penerimaan berpotensi menambah pemasukan pertambangan ketika kita kroscek
Negara negara dan meluaskan peluang di Kejaksaan ternyata belum masuk,
fiskal perekonomian. “Ini adalah
berarti penyidikannya masih terhenti
Komisi III DPR RI menyoroti soal potensi pemasukan negara yang di Kepolisian,” tutur Politisi fraksi Partai
tambang ilegal yang terjadi di Provinsi besar apabila bisa ditangani Gerindra ini.
Gorontalo. Anggota Komisi III DPR penegak hukum dalam rangka Dalam Kunker Reses
RI Romo H.R. Muhammad Syafi’i upaya pemulihan ekonomi di Gorontalo ini, Komisi III
menekankan upaya penegakan hukum nasional. Sehingga jika kasus-kasus memberikan concern pada evaluasi
harus mampu optimalkan penerimaan tambang ilegal bisa diselesaikan capaian kinerja penanganan
negara. Hal ini ka ungkapkan setelah bisa memulihkan pemasukan perkara atau penegakan hukum
melakukan rapat saat Kunjungan Kerja negara, meluaskan peluang fiskal oleh Kejaksaan di tahun 2021 dan
awal 2022 ini. Perkara-perkara yang
menonjol atau perkara yang berkaitan
dengan optimalisasi penerimaan
negara dan pemulihan ekonomi
nasional, demikian pula kendala yang
masih dihadapi.
Tak hanya itu, Komisi III juga
melakukan pengawasan pada
implementasi reformasi Kejaksaan
Tinggi Gorontalo melalui fungsi
pengawasan internal Kejaksaan
dalam rangka meningkatkan
profesionalisme dan akuntabilitas
kinerja seluruh Jaksa di wilayah
Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Demikian
pula strategi tata kelola kepegawaian
EKO/PDT dalam rangka menjalankan sistem
reward and punishment yang adil dan
Anggota Komisi III DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi’i saat pertemuan dengan Kapolda dan Kajati Gorontalo. bersih. lhal,rdn,eko/es

TH. 2022 EDISI 209 PARLEMENTARIA 39