Page 41 - MAJALAH 209

KU N KER
K OM ISI IV

diberi pakan yang memadai. Saya
rasa ini konsep yang baik. Desa
korporasi sapi ini merupakan jawaban
dari kebutuhan rakyat di Kaltim,”
ungkap Budi.
Apalagi, kelak bila pembangunan
ibu kota negara (IKN) sudah rampung,
akan banyak penduduk bermigrasi.
Dan kebutuhan daging sapi pasti
meningkat. Selama ini, kata Budi,
Kaltim selalu kekurangan pasokan
daging sapi. Kebutuhan daging
sapi yang tinggi itu didatangkan
dari Sulawesi Selatan, NTT, NTB,
pulau Jawa, bahkan Lampung.
Disampaikan politisi Partai Gerindra HUSEN/PDT
ini, Kaltim sebetulnya belum mampu
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G Budisatrio Djiwandono saat pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten PPU di
berdiri sendiri memenuhi kebutuhan Labangka Barat, Kaltim.
pangannya.
Dengan adanya desa korporasi menyangkut soal harga jual minyak Mus di sela-sela kegiatan kunjungan
sapi ini, perlahan Kaltim bisa mandiri goreng curah di pasaran, yaitu kerja reses Komisi IV DPR RI ke Kota
dan kelak bisa membantu daerah lain Rp14.000 per liter. Kendari, Sulawesi Tenggara.
yang kekurangan pasokan daging “Kita mau mengecek bagaimana Politisi Partai Golkar itu mendapati
sapi. ketersediaan pangan di Sulawesi informasi, Sultra mengambil pasokan
Tenggara, khususnya di Kota Kendari. minyak gorengnya dari Sulawesi
Harga Minyak Goreng Ternyata distribusi minyak goreng Barat. Yang mana bila dikalkulasi,
Curah di Sultra Masih masih mengalami masalah dan dengan jumlah pasokan 22.000 ton
Tinggi kendala, yang tadinya kita sudah dan ditambah dengan biaya distribusi
mengetahui ada ketetapan harga
dari Sulawesi Barat sampai ke Sultra
Anggota Komisi IV DPR RI Alien per liter Rp14.000 ternyata yang itu besaran subsidinya bisa mencapai
Mus mengungkapkan, harga jual terjadi di Sulawesi Tenggara ini harga angka Rp5 miliar.
minyak goreng curah di Provinsi minyak goreng curah sampai dengan “Pemerintah harus bisa
Sulawesi Tenggara saat ini masih Rp25.000. Ini sangat disayangkan memberikan satu pemanfaatan yang
cukup tinggi, yakni sebesar Rp25.000 dan bagaimana dengan ketetapan luar biasa bagi masyarakat, yang tidak
per liter. Padahal telah ada ketetapan pemerintah untuk seluruh masyarakat hanya memberikan wacana seperti
harga yang dibuat oleh pemerintah yang ada di Indonesia,” tutur Alien itu, namun juga memikirkan bahwa
Indonesia adalah negara yang terdiri
dari pulau-pulau dan tidak hanya di
satu dataran saja. Mudah-mudahan
bisa mendapatkan solusi yang baik
dan tidak ada kelangkaan minyak
goreng di seluruh Indonesia,” imbuh
Alien.
Dikatakan legislator dapil Maluku
Utara tersebut, untuk urusan minyak
goreng, hulunya memang yang
ada di bawah kemitraan Komisi IV
DPR RI. Sedangkan hilirnya ada di
Kementerian Perdagangan. Namun
khusus untuk masalah minyak
DEVI/PDT goreng saat ini tanggung jawabnya
sudah diambil alih oleh Kementerian
Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus.saat mengikuti kunjungan kerja Komisi IV di Kendari, Sultra. Perindustrian. ltra,mh,dep/es

TH. 2022 EDISI 209 PARLEMENTARIA 41