Page 46 - MAJALAH 209

KU N KER
K OM ISI VI I

Tinjau Kinerja PLN hingga Awasi

Penambangan Pasir

Komisi VII DPR RI Politisi fraksi Partai NasDem berpandangan bahwasanya
melaksanakan fungsi ini mengutarakan bahwasanya ke ada tumpang tindih dalam tata
pengawasan dengan depan, Papua akan menjadi pusat kelola pertambangan pasir laut. Ia
mengunjungi beberapa pertumbuhan baru bagi Indonesia. berharap permasalahan tersebut
segera teratasi agar kepastian dari
Pasalnya, cadangan sumber daya
daerah di antaranya ke alam di Papua sangat banyak. sisi ekonomi maupun lingkungan
Jayapura untuk meninjau Hal itu perlu ditunjang dengan tidak menggantung.
“Antara (tata kelola) di
kemampuan sumber daya manusia
PLTMG Holtekamp 50 yang hebat dan tentu harus di- Kementerian ESDM yaitu KKP ini
MW yang menjadi salah support dengan energi listrik yang harus diselesaikan satu suara.
satu base load pada memadai. Dimana yang harus mengeluarkan
“Ada potensi energi yang besar
kelistrikan di Jayapura. dari (Sungai) Mamberamo, yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Kami minta pemerintah satu sikap
sebesar 20giga. Memang hari ini itu dengan Keputusan Presiden

embangkit Listrik
Tenaga Mesin Gas
(PLTMG) Holtekamp
50 MW yang sudah
P mulai beroperasi
ini, diharapkan masyarakat dapat
menikmati energi listrik yang
merata hingga ke pelosok daerah
serta mendukung pertumbuhan
industri di daerah.
Saat memimpin Tim Kunker
Komisi VII DPR RI di PLTMG
Holtekamp 50 MW, Ketua
Komisi VII Sugeng Suparwoto FOTO: ERMAN/PDT
memperoleh gambaran
bahwasanya di sistem Jayapura Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto saat pertemuan di PLTMG Holtekamp 50 MW di Jayapura, Papua.
ini terdapat surplus daya hingga
54MW. Untuk itu Sugeng berpesan belum dibangun, karena demand di yang ada sebelumnya,” ujar Ridwan di
agar kelebihan daya tersebut Papua masih sangat rendah. Batam pertengahan Mei ini.
dikelola dengan bijak demi Nanti seiring dengan kemajuan Ridwan mengusulkan adanya
kepentingan masyarakat. masyarakat Papua, itu akan kita alternatif yang diatur dalam
“Kita memperoleh gambaran, bangun segera, kita juga akan Undang-Undang tentang Mineral
dari sisi ketersediaan listrik cukup. bangun industri-industri di Papua,” dan Batu Bara (Minerba) yang
Bahkan ada cadangan lebih sekitar ucap Sugeng. mampu mengakomodir pemberian
54MW atau 51 persen, itu sudah kewenangan menteri kepada kepala
termasuk tinggi. Hanya memang Soroti Tata Kelola daerah untuk menerbitkan IUP.
cadangan itu harus tersebar rata Tambang Pasir Laut “Sehingga dua kementerian tadi
dan tidak di satu tempat saja,” ujar dapat memberikan rekomendasi saja
Sugeng kepada Parlementaria di Di Batam, Anggota Komisi sesuai lingkup kerja masing-masing,”
Jayapura, Papua, baru-baru ini. VII DPR RI Ridwan Hisjam ungkapnya.

46 PARLEMENTARIA EDISI 209 TH. 2022