Page 50 - MAJALAH 209

KU N KER
K OM ISI IX

Perlu Kerja Bersama

Atasi Stunting

Komisi IX DPR RI untuk dapat segera mengatasi angka mengedukasi pencegahan agar anak
bersama BKKBN stunting yang ada di pekanbaru dan tidak terkena stunting maupun cara
senantiasa mendorong juga provinsi-provinsi yang lain,” ujar mengatasi anak-anak yang terkena
terciptanya keluarga Mufida saat mengikuti pertemuan stunting dengan cara meningkatkan
Tim Kunker Komisi IX DPR RI dengan
kesehatan dan gizinya,” pesan Mufida.
berencana, sejahtera jajaran Pemerintah Provinsi Riau di
dan bebas stunting. Pekanbaru, Riau, April lalu. Maksimal peran PIK-
Tidak bisa sendirian, Menurut politisi PKS ini, dalam Remaja
saat kunjungan kerja ke pengentasan stunting, salah satu Di Maluku Utara, Anggota Komisi
hal yang tidak kalah penting adalah
beberapa daerah, Komisi perhatian terhadap kader-kader IX DPR RI Nurhadi menyoroti masih
IX menekankan agar pendamping yang memang bekerja tingginya angka kelahiran di tingkat
BKKBN meningkatkan secara real dari rumah ke rumah usia remaja usia 15 hingga 17 tahun.
sinergi lintas sektoral untuk memberikan penyuluhan Karena secara medis melahirkan
serta edukasi terhadap penyadaran
di usia dini berpotensi melahirkan
dalam mewujudkan pentingnya untuk memperhatikan gizi bayi dengan kondisi stunting. Untuk
anak dan hal-hal yang perlu dicegah itu perlu dimaksimalkan peran dari
supaya tidak terjadi kelahiran anak wadah Pusat Informasi Konseling
nggota Komisi IX DPR stunting. Remaja (PIK-R) guna mencegah hal
RI Kurniasih Mufidayati “Teman-teman kita dari tersebut.
mengatakan, masih tim pendamping keluarga “Saya merasa ini harus segera di
tingginya angka kasus dan Petugas Lapangan Keluarga antisipasi dan dicegah jangan sampai
A stunting sebesar 22 Berencana (PLKB) harus selalu tren ini semakin naik, sehingga arah
persen di Provinsi Riau harus segera diperhatikan kesejahteraannya, tujuan jangka panjang kita menuju
diupayakan untuk penyelesaiannya karena bagaimanapun mereka Indonesia emas 100 tahun itu yakni
dengan lebih meningkatkan sebagai ujung tombak yang berjuang menuju Indonesia yang sejahtera,
koordinasi lintas sektoral, baik itu di lapangan. Bagaimana mereka bahagia, negara maju, negara besar
antar kementerian/lembaga maupun
pemerintah daerah. Pasalnya, tidak
mungkin hanya mengandalkan Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) yang
anggarannya terbatas, sedangkan
banyak anggaran yang ada di
kementerian lain seperti Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) atau Kementerian
Sosial yang diperuntukkan untuk
stunting.
“Menurut saya, karena anggaran
stunting itu banyak dan tersebar
juga di lintas kementerian/lembaga, FOTO: JKA/PDT
maka perlu dikoordinasikan supaya
programnya juga bisa maksimal Mufida saat mengikuti pertemuan Tim Kunker Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Riau di
dalam membantu Provinsi Riau Pekanbaru, Riau.

50 PARLEMENTARIA EDISI 209 TH. 2022