Page 49 - MAJALAH 209
P. 49

KU N KER
                                                                                     K OM ISI  VI I I






              karena keputusan 65 tahun ini adalah
              keputusan dari Saudi Arabia,” kata
              Selly.
                  Legislator dapil Jawa Barat VIII
              itu berharap dan meyakini dalam
              waktu cepat pandemi Covid-19
              akan segera berakhir, dan berubah
              menjadi endemi. Dan kebijakan terkait
              ibadah haji ini hanya berlaku di tahun
              sekarang, sehingga jemaah yang
              berusia 65 tahun ke atas tidak perlu
              khawatir. Tahun lalu  Arab Saudi hanya
              menerima 1000 jemaah, kemudian
              menjadi 60.000 jemaah dan sekarang
              menjadi satu juta Jemaah. Menurut                                                                 FOTO: AARON/PDT
              Selly, bisa jadi calon jemaah usia 60
              tahun ke atas bisa lagi berangkat,   Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto bertukar cendera mata saat kunjungan kerja di DIY
              terbukti yang umrah tidak dikenai
              batasan usia.
                  “Umrah yang usia 80 tahun    jalanan yang banyak melibatkan    masyarakat terkait bidang agama,
              sampai 90 tahun saja bebas. Hanya   anak-anak serta remaja yang kembali   sosial, pemberdayaan perempuan
              untuk haji saja masih dibatasi 65   marak di Provinsi Daerah Istimewa   dan perlindungan anak serta
              tahun. InsyaAllah mudah-mudahan di   Yogyakarta (DIY) baru-baru ini, turut   penanggulangan bencana, di
              tahun depan tidak ada batasan usia,   menjadi perhatian serius Komisi VIII   Komplek Kepatihan Yogyakarta, DIY,
              Saudi Arabia tidak mau terjadi sesuatu   DPR RI. Meski persoalan kenakalan   April lalu.
              yang tidak diinginkan karena memang   anak tersebut harus ditangani secara   “Isu kejahatan jalanan yang
              persiapan haji yang betul-betul   serius, namun Komisi VIII DPR RI   banyak melibatkan anak-anak serta
              mereka anggap masih ibadah yang   sebagaimana disampaikan Yandri   remaja tentu menjadi perhatian serius
              harus disempurnakan pelayanannya,”   mengimbau penanganan kenakalan   Komisi VIII. Komisi VIII menegaskan
              pungkas Anggota Badan Legislasi   anak tersebut tidak harus melalui   persoalan anak tersebut harus
              (Baleg) DPR RI tersebut.         pendekatan hukum melainkan        ditangani secara serius, namun
                                               pendekatan secara humanis.        tidak melalui pendekatan hukum
              Penanganan Kenakalan                 Demikian disampaikan          melainkan pendekatan secara
              Anak-Anak Harus                  Yandri saat memimpin kunjungan    humanis. Di antaranya melalui
              Humanis                          kerja reses Komisi VIII DPR RI    pembinaan dan pemberdayaan,
                                               ke Provinsi DIY dalam rangka      sehingga tumbuh kembang anak bisa
                 Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri   pengawasan,pembahasan anggaran,   kita pertanggungjawabkan di masa
              Susanto menegaskan isu kejahatan   sekaligus untuk menyerap aspirasi   yang akan datang,” jelasnya.
                                                                                     Namun demikian, politisi Fraksi
                                                                                 PAN tersebut menuturkan Komisi
                                                                                 VIII DPR RI tetap mengapresiasi
                                                                                 langkah taktis Pemerintah Provinsi
                                                                                 DIY yang sudah memasuki tahap
                                                                                 memperbanyak pusat kreativitas
                                                                                 anak sampai tingkat kecamatan
                                                                                 atau desa terutama melalui Pusat
                                                                                 Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
                                                                                 yang akan ada di tingkat provinsi
                                                                                 atau kota, hingga kelurahan. Dengan
              FOTO: ARIEF/PDT                                                    berstatus pelopor bisa berubah
                                                                                 tujuan agar DIY yang saat ini masih

                                                                                 menjadi provinsi ramah anak dan
              Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina saat pertemuan dengan Kakanwil Kemenag Kepri di Batam  layak anak. lndy,afr,ron/es



                                                                            TH. 2022      EDISI 209      PARLEMENTARIA        49
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54