Page 35 - MAJALAH 209
P. 35

KU N KER
                                                                                        K OM ISI  I






                                                                                 Perlu Pendekatan
                                                                                 Khusus Atasi Konflik
                                                                                 Natuna

                                                                                    Anggota Komisi I DPR RI Al
                                                                                 Muzammil Yusuf mengusulkan
                                                                                 strategi pendekatan industri yang
                                                                                 mengutamakan kesejahteraan
                                                                                 nelayan dan tidak hanya terfokus
                                                                                 pada pendekatan militer dalam
                                                                                 mengatasi konflik di wilayah
                                                                                 perbatasan zona ekonomi eksklusif
                                                                                 (ZEE) Indonesia. Ia berpendapat
                                                                                 kehadiran nelayan di wilayah grey
                                                                                 area akan menegaskan kepada
                                                                                 negara lain bahwa wilayah tersebut
                                                                              RIZKI/PDT  adalah wilayah ZEE Indonesia yang
                                                                                 mengakui sistem hukum laut United
              Anggota Komisi I DPR RI Fadhlullah saat pertemuan dengan BAKTI Kominfo Sulawesi Selatan.  Nation Convention of Law of the Sea
                                                                                 (UNCLOS) 1982.
              ulama di Aceh semua mengajukan   gunakan uang itu untuk judi online,”    “Jika kita bicara sejauh ini nelayan
              ke pemerintah Aceh, Kominfo di   tandas politisi Partai Gerindra itu.  harus hadir, tidak hanya coast
              Aceh, Kepala Dinas juga sama,” kata    Oleh karena itu, Fadhlullah   guard. Kita bisa katakan nelayan
              Fadhlullah.                      berharap, BAKTI sebagai penyedia   kita engga bisa di situ pendekatannya
                 Selain itu, dampak buruk yang   layanan internet mampu memberikan   bukan saja hanya pendekatan militer,
              paling nyata dengan adanya situs   solusi terhadap adanya dan maraknya   tetapi juga pendekatan kesejahteraan
              judi online, kata Fadhullah, terjadinya   penggunaan situs judi online yang   nelayan kita,” terang Al Muzammil
              tindak pidana pencurian terhadap   dapat mengakibatkan rusaknya    saat mengikuti pertemuan Tim
              sejumlah komponen mobil dinas    generasi-generasi penerus bangsa.   Kunker Komisi I DPR RI dengan
              Kominfo di Aceh. “Ini kejadian di depan   “Ini bagaimana solusinya dari BAKTI,   Sestama Bakamla RI Laksda TNI S.
              saya, mobil kepala dinas Kominfo   apakah nanti provider-nya yang   Irawan, Kepala Kantor Kamla Zona
              bannya dicuri, empat-empatnya    melakukan blokir atau bagaimana lah,   Maritim Barat, Laksamana Pertama
              dicuri bannya. Ketika pelakunya   ini demi anak bangsa kita ke depan,”   Hadi Pranoto dan jajarannya, di Kantor
              ditangkapnya, dia jual barangnya, dia   tutup Fadhlullah.          Kamla Zona Maritim Barat, Batam,
                                                                                 Kepulauan Riau.
                                                                                     Ia menceritakan, pada kunjungan
                                                                                 Komisi I DPR RI ke Kepulauan
                                                                                 Natuna beberapa waktu lalu,
                                                                                 kelompok nelayan di daerah tersebut
                                                                                 mengeluhkan tidak adanya dukungan
                                                                                 pemerintah terhadap nelayan lokal
                                                                                 dan justru menghadirkan kelompok
                                                                                 nelayan dari daerah lain. Ia melihat
                                                                                 konflik seperti ini bisa terhindari jika
                                                                                 pemerintah dapat mengimbangi
                                                                                 dengan memberikan dukungan
                                                                                 kepada nelayan lokal dan penyediaan
                                                                                 logistik yang memadai, sehingga akan
                                                                                 banyak nelayan yang berkumpul di
                                                                              NATASYA/PDT  Laut Natuna Utara untuk mencegah
                                                                                 masuknya nelayan asing yang

              Anggota Komisi I DPR RI Al Muzammil Yusuf saat pertemuan di Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Batam, Kepri.  melakukan aktivitas penangkapan ikan
                                                                                 ilegal di wilayah Indonesia. lndy,qq,nap/es



                                                                            TH. 2022      EDISI 209      PARLEMENTARIA        35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40