Page 37 - MAJALAH 206

KUNKER KOMISI II

RI meninjau MPP Smart Kota Salatiga,
di Salatiga, Jawa Tengah. Komisi II DPR
RI diterima langsung oleh Wali Kota
Salatiga Yuliyanto.
Politisi Fraksi PKB itu menilai, ada
perbedaan signifikan dalam pengurusan
izin maupun administrasi, sebelum dan
sesudah adanya MPP. Menurutnya,
sepanjang persyaratan sudah lengkap,
secara umum pengurusan perizinan
berusaha sudah sangat cepat. Bahkan
dalam hitungan menit sudah bisa
selesai. Kendati diakui masih ada
sejumlah perizinan yang membutuhkan
waktu, misalnya persetujuan pendirian
bangunan, karena membutuhkan
rekomendasi dari dinas terkait.
“Tapi di luar persetujuan pendirian
bangunan, secara umum kita Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat meninjau Graha Pelayanan Publik, Pasuruan, Jawa Timur. Foto: Puntho/Prima
melihat (pelayanan perizinan kepada
masyarakat) sudah sangat cepat.
Selain sangat cepat, juga bisa diakses “Saya melihat adanya aksesibilitas INOVASI PELAYANAN PUBLIK PERLU
dari luar. (Masyarakat) tidak arus bagi kaum penyandang difabel, DITINGKATKAN
datang ke sini (MPP). Masyarakat bisa aksesnya mudah bagi difabel. SOP Saat pertemuan dengan Wakil Bupati
(mengakses) dari rumahnya masing- untuk masyarakat difabel dalam Pasuruan, Ketua Tim Kunjungan Kerja
masing, mengurus perizinan melalui mengakses layanan bisa dipastikan. Spesifik Komisi II DPR RI Junimart
mekanisme OSS (Online Single Kita menyaksikan sendiri, bagaimana Girsang mengimbau agar Pemerintah
Submission) yang diterapkan oleh MPP jika masyarakat difabel datang, Kabupaten Pasuruan kedepannya untuk
Salatiga ini,” kata Luqman sembari langsung dapat nomor antrian. Ada semakin meningkatkan lagi sosialisasi
mendorong kepada instansi vertikal petugas yang memprioritaskan adanya Graha Pelayanan Publik untuk
yang belum ada di MPP Smart Salatiga pelayanan yang lebih khusus. lebih diketahui keberadaannya oleh
untuk segera bergabung. Sehingga bagi masyarakat difabel, masyarakat luas khususnya yang berada
Selain itu, Luqman mengapresiasi sama sekali tidak ada hambatan di Kabupaten Pasuruan
kemudahan aksesibilitas yang mengurus perizinan di MPP Kota Selain itu, Junimart juga
diberikan MPP Smart Salatiga kepada Salatiga ini,” tandas legislator dapil mengapresiasi Graha Pelayanan Publik
penyandang disabilitas atau difabel. Jateng VI itu. Pasuruan yang dinilai telah maksimal
dalam aktivitas pelayanan terhadap
masyarakat Kabupaten Pasuruan seperti
pelayanan cepat berbasis aplikasi
teknologi digital e-kios diantaranya gerai
layanan ATR/BPN, Bank Jatim hingga
Polres Pasuruan yang berada dibawah
satu atap Graha Pelayanan Publik.
Saat kunjungan, Junimart bersama
Anggota Komisi II DPR RI juga
menyempatkan diri mendengarkan
aspirasi tenaga honorer yang bekerja
di beberapa instansi yang ada di
Graha Pelayanan Publik. Terkait hal itu,
Junimart mendorong Pemkab Pasuruan
untuk mengangkat tenaga honorer
menjadi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK). l rr,sof,pun/es
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI meninjau MPP Smart Kota Salatiga, di Salatiga, Jawa Tengah. Foto: Sofyan/Prima

TH. 2022 EDISI 206 PARLEMENTARIA 37