Page 38 - MAJALAH 206
P. 38

KUNKER KOMISI III





              Pastikan Masyarakat                                                Sabtu, 29 Januari 2022 statusnya sudah

                                                                                 resmi bukan anggota Polri, dan kembali
              Dapat Hak yang Sama                                                menyandang status warga sipil. Oleh
                                                                                 karena itu, Pangeran berharap kepada
                                                                                 aparat penegak hukum di Kalsel untuk
              di Mata Hukum                                                      dapat membantu dan memperhatikan
                                                                                 masa depan mahasiswi korban asusila
                                                                                 BT.
                                                                                   “Hasil dari pertemuan kali ini nantinya
                                                                                 kita (Komisi III DPR RI) akan sampaikan
                                                                                 pula kepada Kapolri, Jaksa Agung
              Dalam salah satu Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR           dan Ketua Mahkamah Agung,” ujar
              RI melakukan fungsi pengawasannya untuk melihat kinerja            Pangeran. 
              aparat kepolisian dalam penanganan sejumlah kasus yang             JANGAN BENTURKAN TNI-POLRI
              menjadi pembicaraan publik.                                        DENGAN RAKYAT
                                                                                   Anggota Komisi III DPR RI Muhammad
                                                                                 Nasir Djamil meminta agar semua pihak
                                                                                 tidak membenturkan TNI dan Polri
                           akil Ketua Komisi III    “Langkah-langkah yang dilakukan   dengan rakyat. Menurutnya jika TNI dan
                           DPR RI Pangeran     Polda Kalsel terhadap oknum polisi   Polri sudah berbenturan dengan rakyat,
                           Khairul Saleh       berinisial BT itu sudah tepat. Tindakan   kemana lagi rakyat akan mengadu.
                           mengapresiasi kinerja   tegas yang telah dilakukan yaitu berupa   Karena hal ini juga akan berbahaya
              W Kepolisian Daerah              Pemberhentian Tidak Dengan Hormat   bagi kepentingan bangsa dan negara.
              Kalimantan Selatan dalam penyelesaian   (PTDH),” ucap Pangeran usai memimpin   Ia meminta kepada pihak-pihak
              kasus tindakan asusilasi yang terjadi di   pertemuan Komisi III DPR RI dengan   terkait untuk memberikan informasi
              wilayah Kalsel. Menurutnya, tindakan   Kapolda Kalsel, Kepala Kejati Kalsel,   yang terbuka kepada institusi yang
              tegas Polda Kalsel terhadap oknum   Ketua Pengadilan Tinggi Kalsel, dan   diharapkan bisa mendukung kegiatan
              polisi yang melakukan tindakan   Rektor Universitas Lambung Mangkurat,   pembangunan.
              asusila terhadap salah satu Mahasiswa   di Mapolda Kalsel, Banjarmasin.   Demikian diungkapkan Nasir saat
              Universitas Lambung Mangkurat (ULM)    Dengan dilakukannya PTDH, maka   di sela-sela mengikuti rapat kerja Tim
              Banjarmasin dinilai sudah tepat.   oknum polisi berinisial BT sejak hari   Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR
                                                                                 RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi                                                                                                                               Tim Kunker Komisi IV DPR RI saat meninjau food estate di Dadahup, Kapuas, Kalimantan Tengah. Foto: Ayu/nvl
                                                                                 III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa
                                                                                 tersebut guna merespons konflik yang
                                                                                 terjadi di Desa Wadas, Kecamatan
                                                                                 Bener, Purworejo.
                                                                                    “Saya meminta jangan jadikan
                                                                                 TNI dan Polri sebagai ‘pemadam
                                                                                 kebakaran’, kasus ini kan sebenarnya
                                                                                 tugas pemerintahan sipil yang
                                                                                 mengelola pemerintahan, masyrakat,
                                                                                 dan sebagainya. Oleh karena itu,
                                                                                 jangan ada kemudian pikiran kita untuk
                                                                                 membenturkan (TNI/Polri dengan
                                                                                 rakyat). Saya tidak menunjuk hidung
                                                                                 siapa, tapi kepada kita semua. Saya
                                                                                 meminta kepada pemerintah segera
                                                                                 selesaikan hak-hak rakyat dengan
                                                                                 mereka yang telah menyerahkan
                                                                                 lahannya, karena sampai hari ini belum
                                                                                 jelas,” tegas Nasir.
              Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin Tim Kunker Komisi III DPR RI di Kantor Kanwil    Politisi Fraksi PKS ini meminta
              Kemenkumham Sulawesi Tenggara. Foto: Eko/nvl


               38     PARLEMENTARIA      EDISI 206      TH. 2022
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43