Page 19 - MAJALAH 224

PENG A W AS AN

politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Menindaklanjuti keputusan
tersebut, Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) akan menargetkan
pencairan PMN tersebut pada akhir
tahun atau kuartal IV/2023. Mewakili
Kemenkeu, Direktur Jenderal
Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald
Silaban mengungkapkan, Kemenkeu
sedang mempersiapkan pendalaman
bersama dengan Komisi XI DPR
pada Agustus. Pendalaman tersebut,
sebutnya, akan membahas masing-
masing BUMN yang menerima
investasi dari pemerintah.
Berdasarkan laporan Biro
Analisa Anggaran dan Pelaksanaan
APBN Setjen DPR, pemberian PMN FOTO: NADIA/NR
kepada BUMN berpotensi positif
bagi pertumbuhan ekonomi negara.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati saat mengikuti pertemuan BAKN DPR RI dengan PT. Pelindo dan PT. PAL.
Melalui mekanisme PMN, negara bisa
memperoleh efek ganda (multiplier
effect) tanpa kehilangan aset negara. kepada 118 BUMN. Namun, atas pada pertumbuhan ekonomi
Di sisi lain, laporan itu juga nama efektivitas dan efisiensi demi negara secara signifikan, malah
menegaskan bahwa pemberian PMN menghadapi tantangan global, akan merugikan negara. Maka,
kepada BUMN harus berlandaskan terhitung pada tahun 2023, Indonesia pihaknya telah meminta penjelasan
pada prinsip kehatian-hatian. Prinsip memangkas sejumlah BUMN sehingga dari beberapa direksi BUMN terkait
ini menjadi krusial. Oleh karena itu, saat ini tersisa 39 BUMN yang tetap akuntabilitas penggunaan PMN yang
plat merah yang memperoleh PMN berdiri memaksimalkan tugas dan bernilai puluhan triliun rupiah.
harus memiliki sistem manajemen fungsi sesuai dengan masing-masing Tak cukup meminta transparansi,
yang bernilai baik berkelanjutan karakter klaster sektor. Anies meminta Pemerintah Indonesia
sekaligus didukung oleh jajaran Mengetahui hal tersebut, Wakil mengendalikan ambisi dan obsesi
direksi yang taat aturan perundangan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan untuk membangun infrastruktur,
Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati terlebih proyek-proyek tersebut
Selamatkan Negara menyampaikan catatan terkait digawangi oleh banyak perusahaan
Sesuai Rencana Pembangunan pemberian PMN kepada sejumlah plat merah. Anis berharap PMN dapat
dan Rencana Kerja (RPJMN), negara BUMN. “Persoalan PMN cukup menyita dimanfaatkan dengan bijaksana
membutuhkan dana sekitar Rp6.555 perhatian di Komisi XI dan BAKN. terlebih anggarannya berasal dari
triliun guna membiayai proyek Kita sangat menginginkan evaluasi APBN, yang seharusnya pemerintah
prioritas strategis selama lima tahun mendalam pada pelaksanaan PMN,” lebih mengutamakan kepentingan
(2020-2024). Pemerintah kerap ungkap Anis. rakyat.
berupaya mengembangkan creative Dirinya menyinggung pemberian “Yang kita tahu, untuk apa
financing untuk mempercepat PMN yang terkesan asal-asalan. BUMN itu didirikan oleh negara,
pencapaian sasaran pembangunan Berdasarkan pengamatannya, sebagai Badan Usaha Milik Negara?
dan mengurangi ketergantungan sejumlah PMN terkesan seperti Tentu agar bisa memberikan
pendanaan dari APBN, termasuk sekadar ‘copy-paste’, yang sumbangannya terhadap
dengan meningkatkan peran BUMN mengakibatkan kerugian bagi perekonomian negara, apalagi
dan mengoptimalkan efektivitas negara karena BUMN bermasalah ketika diberikan PMN yang diambil
Penyertaan Modal Negara (PMN). mendapatkan PMN setiap tahun. Salah dari APBN berupa kekayaan negara
Terhitung tahun 2015, Pemerintah satu contoh adalah Jiwasraya. yang dipisahkan, jadi tentu harus
Indonesia memberikan kewenangan Baginya, jika PMN digelontorkan kembali pada rakyat untuk bisa
kepada BUMN untuk berkontribusi hanya untuk ‘membantu’ BUMN yang menyejahterakan rakyat,” tandasnya.
mendukung pembangunan nasional fraud maka tidak akan berdampak ts/mh

TH. 2023 EDISI 224 PARLEMENTARIA 19