Page 81 - MAJALAH 70

PERNIK

ANALISIS APBN, pengawasan BPK.

Berdasarkan penuturan Setiarini,
jenis-jenis analisa yang dihasilkan oleh
Bagian Analisa APBN, antara lain
ANGGOTA DPR Semesteran (IHPS) yang disampaikan
Analisa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
untuk mendukung tugas DPR untuk
membahas hasil pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara yang diberitahukan
Analisa Anggaran dan Pelaksanaan memihak siapapun,” jelas Setiarini. oleh BPK dalam bentuk IHPS untuk
APBN memiliki bagian-bagian yang dipergunakan sebagai bahan
memiliki tugas dan fungsi masing- Dukungan Keahlian pengawasan.
masing, yaitu ; Bagian Analisa Lebih lanjut Setiarini mengatakan, Bagian Analisa APBN juga
Pendapatan dan Belanja Negara, Badan untuk memberikan dukungan, saran menghasilkan Analisa Hasil
Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa dan pertimbangan keahlian dibidang Pemeriksaan Parsial (IHPP) yang
Keuangan (BPK) dan Pengawasan anggaran kepada Anggota DPR, disampaikan guna mendukung tugas
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan khususnya Anggota Panitia Anggaran DPR untuk membahas hasil
Bagian Sekretariat Panitia Anggaran. diberikan tugas kepada Bagian Analisa pemeriksaan parsial yang diberitahukan
“Sebetulnya di Biro Analisa APBN APBN untuk melaksanakan analisis secara parsial kepada DPR secara
sudah lengkap,” ujarnya. penyiapan dan penyajian RUU APBN langsung oleh Anggota BPK kepada
Tugas untuk memberikan serta analisis Laporan Pelaksanaan Ketua Komisi DPR. Hasil Pemeriksaan
pelayanan rapat dan administratif bagi APBN. Parsial merupakan hasil pemeriksaan
Anggota Panitia Anggaran dilakukan Setiarini mengungkapkan, jenis- atas satu obyek pemeriksaan.
oleh Bagian Sekretariat Panitia jenis analisa yang dihasilkan oleh Bagian Selain itu, Bagian Analisa APBN
Anggaran. Bagian ini bertugas Analisa APBN, antara lain memberikan juga menghasilkan Analisa Laporan
memberikan pelayanan administrasi referensi yang berisi informasi disertai Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
kepada Anggota Panitia Anggaran data-data pendukung mengenai untuk disampaikan guna mendukung
dalam mengikuti rapat-rapat dan masalah-masalah dalam APBN dan tugas DPR untuk membahas Hasil
melakukan pelayanan rapat-rapat dalam anggaran pada umumnya, yang sedang pemeriksaan pada pemerintah pusat
mekanisme pembahasan RUU APBN mengemuka dan memiliki nilai-nilai meliputi Laporan Keuangan
yang terdiri dari tahap pembicaraan strategis untuk menjadi bahan informasi Pemerintah Pusat (LKPP), dan
pendahuluan, tahap pembahasan dan bagi Anggota DPR. Laporan Keuangan Kementerian
penetapan APBN, tahap laporan Selain itu yang dapat dihasilkan Negara/Lembaga (LKKL) yang
realisasi semester I dan prognosis oleh Bagian Analisa APBN adalah bertujuan untuk melihat apakah laporan
semester II, tahap APBN Perubahan, laporan yang berisi kegiatan disertai keuangan sudah menggambarkan posisi
tahap pertanggungjawaban atas data-data pendukung dari kegiatan keuangan dengan benar dan sudah
pelaksanaan APBN penelitian, survey dan pendalaman data- sesuai dengan standar yang berlaku.
Mengingat pentingnya proses data mengenai masalah-masalah dalam Setiarini mengakui, Biro Analisa
pembahasan RUU APBN yang APBN dan anggaran pada umumnya. APBN DPR sulit menyaingi
berlangsung di Panitia Anggaran, Serta analisis atau kajian yang berisi pemerintah mengingat pemerintah
Sekretariat Panitia Anggaran sebagai pembahasan terhadap suatu memiliki Badan Analisa Fiskal dan
bagian dari jajaran Setjen DPR RI permasalahan APBN disertai analisis BPS. Tetapi Setjen DPR akan memulai
menurut Setiarini diharuskan bekerja menggunakan alat analisis tertentu serta sesuatu untuk masuk ke dukungan
secara profesional dan bersikap netral data-data pendukung untuk menjadi substansi apapun kualitas hasilnya.
serta berpegang pada norma-norma bahan informasi bagi Anggota DPR. Paling tidak menurut Setiarini, Biro
yang terdapat di dalam peraturan Untuk mendukung fungsi DPR Analisa APBN sudah harus memulai
perundang-undangan serta terpercaya tersebut jajaran Setjen DPR membangun sence of need dari para
dalam menjaga informasi dan dokumen memberikan dukungan, saran dan Anggota. “Sence of need dan
yang bersifat rahasia. pertimbangan keahlian terhadap hasil kepercayaan itu sangat berat, kadang-
Namun demikian Sekretariat juga pemeriksaan BPK dan hasil kadang kita dianggap pro pemerintah,”
at/a
at/ad/old/ol
at/ad/ol
diharapkan dapat memberi kemudahan pengawasan DPD. Tugas ini diberikan kata Setiarini.(rr rr rat/aat/ad/old/ol)
akses informasi kepada publik terhadap kepada Bagian Analisa Pemeriksaan
keputusan yang bersifat terbuka untuk BPK dan pengawasan DPD, yang
umum. “Dalam melaksanakan tugas, utamanya untuk melaksanakan analisis
kita harus bersikap netral dengan tidak terhadap hasil pemeriksaan dan

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70 81