Page 80 - MAJALAH 70

PERNIK

PELAYANAN BIRO

BUTUH KEPERCAYAAN

Proses penyusunan APBN alam rangka DPR RI, tugas untuk memberikan
merupakan rangkaian mendukung fungsi dukungan teknis, administratif dan
anggaran DPR keahlian di bidang anggaran dan
aktivitas (Siklus) yang
yang sangat pengawasan untuk memperkuat
melibatkan banyak pihak D strategis untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI
termasuk semua keberlangsungan siklus pembahasan dibidang anggaran dan pengawasan
departemen dan lembaga APBN, segenap jajaran Setjen DPR dilaksanakan oleh jajaran Deputi
negara serta DPR. Peran aktif dituntut bersikap profesional dalam Bidang Anggaran dan Pengawasan
menjalankan tugasnya. Selain itu jajaran yang di dalamnya terdapat Biro Analisa
DPR dalam proses
Setjen DPR RI juga harus bersikap Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran
penyusunan APBN dalam netral dan berpegang pada norma- Pendapatan dan Belanja Negara
beberapa tahun terakhir ini norma yang terdapat di dalam peraturan (APBN).
telah menjadikan proses perundang-undangan. Dijelaskan, Biro Analisa Anggaran
penyusunan menjadi Menur ut dan Pelaksanaan APBN memiliki tugas
Kepala Biro Analisa menyelenggarakan analisis penyiapan
lebih dinamis.
APBN Setjen dan penyajian rancangan APBN dan
DPR RI SS SS Setiaretiariniini, administrasi Panitia Anggaran.
etiarini
etiariniini
etiar
sesuai Peraturan Dalam melakukan pelayanan, Biro
Sekjen DPR Analisa APBN membutuhkan suatu
Kepala Biro Analisis RI No. 400/ kepercayaan dari para Anggota DPR.
APBN Setjen DPR RI S ekjen/ “Harus ada sence of need, karena kalau
Setiorini. foto : olly. 2005 tidak ada hal itu, apapun hasil
tentang pelayanannya tidak akan digunakan,”
Organisasi dan jelas Setiarini.
Tata Kerja Tugas ini menurutnya jelas
Sekretariat mengamanatkan jajaran Biro untuk
Jenderal melakukan dukungan teknis,
administratif dan sekaligus secara
simultan memberikan dukungan
keahlian yang bersifat saran dan
informatif dengan hasil kajian
dan analisis terhadap
substantif APBN dan
anggaran secara umum
kepada Anggota
DPR.
Setiarini
menambahkan,
Biro

80 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70