Page 36 - MAJALAH 223
P. 36

KUNKER
                           K OMISI II



                                Mafia dan Sengketa Tanah


                                                  Jadi Sorotan






























                  FOTO: KRESNO/NR



                  Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat bertukar cenderamata usai memimpin kunjungan kerja Komisi II di Pekanbaru, Riau.


                       Konflik agraria selalu       merugikan masyarakat.               Ia berharap, rapat tersebut dapat
                        jadi isu yang tak ada           ”Masalah pertanahan di Indonesia   menjadi wadah bagi stakeholder
                    habisnya untuk disorot.         telah dimanfaatkan mafia tanah untuk   terkait untuk mencari solusi
                                                                                     permasalahan tanah yang ada di
                                                    menjalankan praktiknya dengan
                            Mafia tanah yang        berbagai modus operandi, sehingga   Provinsi Riau, dengan prinsip utama
                     selalu menghantui dan          menimbulkan kerugian yang besar   tidak merugikan masyarakat. “Mencari
                        sengketa tanah yang         bagi masyarakat dengan cara yang   solusi yang solutif tanpa merugikan
                                                                                     masyarakat. Kami garis bawahi,
                                                    rapi. Kami menggolongkan praktik
                        berkepanjangan jadi         mafia tanah ini bersifat kejahatan   tidak merugikan masyarakat,” tegas
                     topik bahasan Komisi II        yang luar biasa,” ujar Junimart saat   Junimart.
                                                                                        Sementara itu Asisten I
                    DPR RI saat berkunjung          memimpin kunjungan kerja Komisi II   Sekretariat Daerah Provinsi Riau,
                                                    di Pekanbaru, Riau, Senin (26/6/2023)
                          ke Pekabaru, Riau.        silam.                           Masrul Kasmy mengatakan, perlu
                                                       Junimart menjelaskan bahwa    regulasi dari kementerian terkait
                                  akil Ketua        konflik sengketa pertanahan di   untuk mengevaluasi surat tanah
                                  Komisi II DPR RI   Indonesia tak sekadar permasalahan   yang tumpang tindih. “Seperti
                                  Junimart Girsang   agraria saja. Lebih dari itu, upaya   penyusunan peraturan daerah, kita
                                  menyoroti isu     pencegahan, penanganan,          ada proses evaluasi di kementerian
                  Wmafia tanah                      dan penyelesaian konflik harus   dan ini bisa dilakukan di tingkat
                  dan sengketa pertanahan yang      memperhitungkan berbagai aspek,   provinsi. Sehingga, penertiban Surat
                  berkepanjangan di Indonesia.      terutama aspek hukum, untuk      Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang
                  Menurutnya, perlu penindakan tegas   menjamin kepastian hukum bagi   dilakukan oleh desa itu dapat tertib,”
                  terhadap praktik mafia tanah yang   seluruh warga negara.          ujar Masrul.



                   36   PARLEMENTARIA      EDISI 223      TH. 2023
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41