Page 37 - MAJALAH 223
P. 37
KUNKER
K OMISI II
FOTO: KRESNO/NR
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat bertukar cenderamata usai memimpin kunjungan kerja Komisi II di
Masrul berpendapat bahwa tanah pasti melibatkan banyak Ongku mengatakan jika tidak
gubernur sebagai wakil pemerintah unsur (multi stakeholder), tidak ada mafia, maka persoalan tanah
pusat dapat memainkan peran mungkin hanya sendiri atau dua sengketa akan sangat mudah
penting dalam hal ini melalui regulasi. pihak saja. “Itu pasti melibatkan diselesaikan, tidak mungkin
“Seperti Peraturan Menteri Dalam banyak orang, tetapi tentunya orang masyarakat yang telah memiliki
Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang itu bukan institusi, orang itu adalah sertifikat hak milik bisa dibatalkan
Ketentuan Mengenai Tata Cara oknum-oknum tetapi dari institusi. begitu saja oleh perusahaan yang
Pemberian Hak Atas Tanah. Kita akan Oknum dari institusi tertentu yang bersengketa.
coba ini saat revisi undang-undang,” berwenang untuk menindak atau “Sertifikat hak milik itu dikeluarkan
pungkas Masrul. menyelesaikan, karena mereka ada di oleh negara, dalam hal ini adalah
Di tempat dan waktu yang sama, dalam. Otomatis mereka ada konflik Menteri Pertanahan pada saat itu.
Anggota Komisi II DPR RI Ongku kepentingan, maka terjadilah mafia,” Kalau PT tersebut punya IUPHHK-
P. Hasibuan mengatakan, mafia ujar Ongku. HTI harusnya BPN tidak bisa
mengeluarkan sertifikat, tetapi
sekarang BPN sudah mengeluarkan
sertifikat. Sedangkan itu sudah
disebut lahan HTI. Hal tersebut yang
harus dicek, yang mana yang lebih
dulu terbit,” ujar Ongku.
Menurutnya, jika surat sudah
dikeluarkan oleh institusi negara
kemudian dibatalkan oleh institusi
negara lainnya, maka terjadi mafia
di sini, sehingga bisa memenangkan
pengadilan dari pengadilan
tingkat 1 sampai dengan PK. Ia
mempertanyakan siapa pihak yang
ada di belakang PT DSI, sehingga
FOTO: KRESNO/NR dia bisa menang terus. Padahal,
lawannya sudah punya sertifikat.
Anggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan saat mengikuti pertemuan di Pekanbaru, Riau, Senin (26/6/2023). eno/mh
TH. 2023 EDISI 223 PARLEMENTARIA 37
