Page 46 - MAJALAH 223
P. 46
KUNKER
K OMISI VII
Komisi VII DPR Berencana Bentuk
Panja Penyelundupan BBM
Merespon temuan
penyelundupan BBM
bersubsidi jenis bio solar
dan pertalite, Komisi
VII DPR RI berencana
membentuk panitia kerja
(Panja). Pada kunjungan
kerja ke PT Pertamina
Patra Niaga, Medan,
Sumatera Utara,
Komisi VII memperoleh
banyak informasi soal
penyelundupan ini,
termasuk penanganan FOTO: ANNE/NR
kasus penimbunan BBM
ilegal. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin pertemuan kunjungan kerja spesifik ke PT Pertamina Patra Niaga
Medan.
akil Ketua Komisi MOR I Office, Medan, Sumatera Utara, bermain maupun oknum yang terlibat
VII DPR RI Kamis (15/6/2023) lalu. dalam penyalahgunaan BBM subsidi
Eddy Soeparno Lebih lanjut, politisi F-PAN DPR solar maupun pertalite.
menyampaikan, ini juga menyoroti pengawasan Sementara di Subang, Jawa Barat,
Wada penyaluran BBM yang dilakukan BPH Anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan
penyalahgunaan bahan bakar Migas yang belum efektif. Panja juga Zaidi menegaskan, PT Pertamina EP
minyak (BBM) subsidi jenis bio solar kelak dibentuk untuk memperkuat Lapangan Subang memperhatikan
dan pertalite di tengah masyarakat. peran BPH Migas. Senada, Anggota aspek keadilan dalam penyaluran
Terungkap, penyelundupan BBM Komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul dana Corporate Social Responsibility
ilegal dilakukan dengan berbagai juga mendorong reformasi struktur (CSR) kepada masyarakat.
modus. Salah satunya dengan BPH Migas untuk memperkuat “Sehingga data CSR yang
menampung solar subsidi untuk dijual pengawasan pengelolaan migas disampaikan ini jelas dan harus
ke industri. sehingga tepat sasaran. terukur. Jadi, kehadiran BUMN,
”Topik pembahasan ini akan kita “Kita mengharapkan BPH kekayaan alam, ujung-ujungnya
dalami dalam bentuk Panja supaya Migas membuat pola baru dalam untuk kesejahteraan masyarakat.
permasalahan yang ada di Sumatera pengawasan dan kita sangat Nah, ini harus jelas, ya Pak,”
Utara ini, yang juga berpeluang merekomendasikan apabila ada kata Nurhasan saat pertemuan
terjadi di tempat lain di seluruh penambahan anggaran BPH kunjungan kerja spesifik Komisi VII
Indonesia bisa tertangani dengan Migas khusus untuk melakukan DPR RI dengan Direktur Pembinaan
baik dan mereduksi kebocoran pengawasan BBM yang bersubsidi,” Usaha Hulu Migas, Ditjen Migas
dan penyalahgunaan BBM secara ungkap politisi Fraksi Partai Demokrat Kementerian ESDM RI, Sekretaris SKK
signifikan,” ungkap Eddy usai DPR itu. Hendrik juga meminta BPH Migas, Direktur SDM PT Pertamina
pertemuan di Gedung Pertamina Migas mengungkap perusahaan yang (Persero) beserta jajarannya di
46 PARLEMENTARIA EDISI 223 TH. 2023