Page 57 - MAJALAH 223
P. 57

SOR O T AN






                  Bogor, terutama indikasi manipulasi
                  data melalui jalur zonasi. Hal tersebut
                  kemudian ditindaklanjuti oleh Wali
                  Kota Bogor Bima Arya dan jajarannya.
                     Setelah dilakukan investigasi dan
                  analisis, serta pengecekan langsung
                  ke lokasi (home visit) ke titik yang
                  terindikasi dijadikan manipulasi.
                  Ia menemukan beberapa bukti
                  ketidaksesuaian dokumen (data)
                  dengan yang ada di lapangan.
                  Bahkan, ada sebuah nama yang
                  beralamat di sebuah kontrakan
                  kosong dan indekos kosong, ataupun
                  kos yang dihuni oleh para pekerja.
                     Terkait temuan tersebut, Dede
                  mendukung penuh tindakan wali    FOTO: DEP/NR
                  kota Bogor tersebut, atas banyaknya   Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira.
                  aduan terkait PPDB jalur zonasi ini.
                  Bahkan, ia menyarankan agar setiap
                  wali kota atau bupati melakukan hal   calon siswa dapat bersekolah di   Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi
                  yang sama di daerah masing-masing.   sekolah unggulan tersebut. Bahkan,   PDI Perjuangan, Andreas Hugo
                     Meski demikian, pihaknya       belakangan tidak sedikit siswa yang   Pareira mengungkapkan, meskipun
                  meyakini PPDB Jalur zonasi tetap   bersekolah di sekolah terdekat,   kini pelaksanaan PPDB jalur zonasi
                  masih diperlukan. Politisi asal   namun tidak sesuai dengan grade   dalam pelaksanaannya ditemukan
                  Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini   sekolahnya. Akibatnya, banyak yang   banyak permasalahan. Namun,
                  menceritakan Ihwal tercetusnya ide   tertinggal, bahkan banyak yang DO.   pihaknya tak ingin kebijakan tersebut
                  PPDB jalur zonasi. Hal itu berawal   Ia menilai, hanya perlu dicarikan   dihapus.
                  dari aduan dan keluhan masyarakat   solusi bersama dan pengawasan     Menurut Hugo, kebijakan PPDB
                  yang tidak bisa bersekolah di sekolah   yang ketat dalam praktiknya. Salah   sistem zonasi sejatinya kebijakan
                  negeri yang terdekat dari rumahnya.   satu solusi yang ditawarkanya adalah   yang baik untuk pemerataan jumlah
                  Mengakomodir usulan tersebut      pengurangan prosentase PPDB jalur   siswa di setiap sekolah. Serta untuk
                  kemudian ditetapkan ide PPDB jalur   zonasi. Serta menambah bobot atau   menghindari jarak tempuk yang jauh
                  zonasi.                           prosentase PPDB jalur prestasi atau   antara rumah siswa dengan sekolah.
                     Namun, dalam praktiknya,       melalui tes tertulis.               “Dalam implementasinya
                  PPDB jalur zonasi banyak terjadi                                   memang sulit, karena adanya stigma
                  penyelewengan dan kecurangan      Stigma Sekolah “Favorit”         sekolah favorit akibat perbedaan
                  untuk mengakali sistem, agar         Senada dengan Dede Yusuf,     kualitas antarsekolah. Serta soal biaya
                                                                                     pendidikan antara negeri dan swasta.
                                                                                     Sehingga, hal ini memicu terjadinya
                                                                                     kasus-kasus seperti manipulasi
                                                                                     alamat domisili dan lain-lain tadi,” ujar
                                                                                     Hugo kepada media.
                      Dalam implementasinya memang sulit, karena                        Oleh karena itu, politisi dari
                      adanya stigma sekolah favorit akibat perbedaan                 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara
                      kualitas antarsekolah. Serta soal biaya pendidikan             Timur I ini menilai, kebijakan tersebut
                                                                                     tidak perlu dihapus. Sebaliknya,
                      antara negeri dan swasta. Sehingga, hal ini memicu             negara seharusnya memberikan
                      terjadinya kasus-kasus seperti manipulasi alamat               dukungan kepada semua sekolah
                      domisili dan lain-lain tadi                                    untuk meningkatkan kualitasnya,
                                                                                     agar para peserta didik tidak berebut
                                                                                     masuk di sekolah favorit tertentu.
                      Andreas Hugo Pareira.
                      Anggota Komisi X DPR RI                                            ayu/mh



                                                                                TH. 2023      EDISI 223     PARLEMENTARIA        57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62