Page 44 - MAJALAH 172

KUNKER

Komisi II Akan Perkuat

Sisi Administratif dan

Yuridis BPN

Komisi II DPR RI menghendaki Badan Pertanahan Nasional (BPN)
diperkuat secara kelembagaan. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua
Komisi II DPR RI Herman Khaeron saat memimpin Tim Kunjungan
Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Banten menyampaikan,
BPN bukan hanya semata menjadi kantor administratif
pertanahan, tetapi juga menjadi kaki tangan negara pada semua
tingkatan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Foto: Husen

BPN tidak memiliki kewenangan
penuh. Karena di sisi lain BPN
memediasi beberapa konflik, tapi
penyelesaian konfliknya ada di
Pengadilan Umum. Menurutnya
harus ada peradilan khusus yang
menyelesaikan masalah konflik
pertanahan.
“Ini harus ada peradilan khusus
di bidang pertanahan, sehingga
secara spesifik kasus-kasus
pertanahan bisa diselesaikan
secara baik,” tegas legislator Partai
Demokrat itu.
Terkait dengan penanganan
masalah pertanahan, Kepala
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron. Foto: Eko
Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan
BPN Provinsi Banten Andi Tanri
elain itu, BPN secara dalam Rancangan Undang- Abeng menyampaikan selama
tupoksi menyelesaikan Undang Pertanahan, strategi apa, tahun 2018 BPN Banten sudah
dan mengerjakan tugas mekanisme apa, tentu ini terus menangani 459 perkara, dengan
pokok fungsinya juga digodok sampai kita menemukan rincian 103 perkara selesai dan
Smenjaga kedaulatan persepsi dan Rancangan Undang- 356 masih berjalan. BPN Banten
negara, bukan dari sisi yuridisnya Undang yang ideal. Semoga juga sudah mencanangkan
saja, tetapi dari sisi objeknya. nanti bisa akan kita sahkan di zona integritas secara internal
Menurut Herman, itu semua akan Paripurna,” papar Herman di sela- di seluruh kantor BPN Povinsi
dituangkan dalam Rancangan sela Kunker Komisi II DPR RI ke Banten. Komisi II DPR RI
Undang-Undang (RUU) Pertanahan Banten beberapa waktu lalu. mengapresiasi capaian dan usaha
yang sedang dalam pembahasan. Mengenai konflik pertanahan, yang telah dilakukan BPN Banten
“Masalah pertanahan akan kita Herman mengatakan, tidak akan untuk meningkatkan pelayanan
tuangkan dalam sebuah konsepsi selesai konflik tersebut selama publik.

PARLEMENTARIA EDISI 172 TH. 2019
44 44 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019