Page 45 - MAJALAH 172
P. 45
KUNKER
perolehan suara yang berarti
sudah masuk tanggal 18 April.
Dan MK sudah mengeluarkan
keputusan yang baik. Jadi
penghitungan suara hingga
tanggal 18 April tetap sah. “Kami
gembira MK sudah membuat
keputusan soal ini yang berarti
penghitungan suara boleh
dilanjutkan sampai tanggal 18.
Kalau pakai UU, bila penghitungan
lewat dari tanggal 17 dianggap
batal. Dengan keputusan MK ini
bisa sampai tanggal 18. Jam 2 dini
hari tanggal 18 itu masih sah,”
ujarnya mengapresiasi.
Tinggal kebutuhan teknis
lainnya, seperti listrik tidak
mengalami gangguan selama
pemungutan suara berlangsung.
Mardani mengimbau, PLN Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan. Foto: Dep
memberi perhatian soal ini
MK PUTUSKAN BOLEH GUNAKAN agar akses listrik lancar dan tak
SUKET mengganggu jalannya pesta se-Sulsel, di Kantor Gubernur
Sementara itu, terkait demokrasi. Listrik yang padam saat Sulsel, di Makassar, beberapa
dikeluarkannya Keputusan rekap perolehan suara, misalnya, waktu lalu.
Mahkamah Konstitusi (MK) sangat berdampak pada kerja para “Kualitas peningkatan pelayanan
yang membolehkan penggunaan penyelenggara Pemilu terutama di publik harus terus menerus
surat keterangan (suket) dalam daerah. dilaksanakan agar pelayanan prima
Pemilihan Umum (Pemilu) dan yang cepat, mudah, pasti, umum,
perpanjangan waktu penghitungan PELAYANAN PUBLIK TOLOK UKUR dan akuntabel dapat diwujudkan
perolehan suara hingga tanggal 18 KINERJA PEMERINTAH oleh pemerintah sebagai
Maret, mendapat sambutan yang Pelayanan publik merupakan suatu penyelenggara pelayanan publik,”
baik dari Komisi II DPR RI. Para tolok ukur kinerja pemerintah, ucap Azikin.
penyelenggara Pemilu terutama baik pemerintah pusat maupun Dikatakannya, saat ini
petugas Tempat Pemungutan Suara pemerintah daerah, yang dapat penyelenggaraan pelayanan
(TPS) di berbagai daerah jadi lebih dinilai langsung oleh masyarakat. publik masih dihadapkan pada
leluasa bertugas. Hal tersebut menuntut percepatan kondisi yang belum sesuai
Wakil Ketua Komisi II DPR RI reformasi birokrasi segera dengan kebutuhan masyarakat,
Mardani Ali Sera menyampaikan dilaksanakan, guna menciptakan terutama pada era globalisasi
hal ini saat memimpin Kunjungan birokrasi yang bersih dan saat ini, di mana kemajuan ilmu
Kerja Reses Komisi II DPR RI ke akuntabel. pengetahuan dan teknologi
Palembang, Sumatera Selatan, Demikian dikatakan Anggota sangat mempengaruhi pola pikir
pada awal bulan April lalu. Ia Komisi II DPR RI Azikin Solthan dan tuntutan masyarakat dalam
mengungkapkan, dalam regulasi saat memimpin pertemuan Tim mendapatkan pelayanan publik.
Pemilu, penghitungan perolehan Kunjungan Kerja Reses Komisi II “Birokrasi yang gemuk, lambat,
suara di TPS tidak boleh melewati DPR RI dengan jajaran Pemerintah dan tidak efisien, serta masih
tanggal 17 April. Namun, karena Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat oknum penyelenggaraan
kertas suara ada lima jenis, Kepala BKD Sulsel, Kakanwil negara yang menyalahgunakan
tentu membutuhkan waktu lebih BPN Sulsel, Ketua KPU dan Ketua pengelolaan keuangan negara,
panjang untuk merekap atau Bawaslu Sulsel, Ketua Perwakilan akhirnya berujung pada korupsi,”
menghitungnya. Para petugas TPS Ombudsman Sulsel, dan para Ketua tandas politisi Fraksi Partai
bisa sampai dini hari menghitung KPU dan Panwas Kabupaten/Kota Gerindra itu. l eko,mh,dep/es
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 45
TH. 2019 EDISI 172 PARLEMENTARIA 45
