Page 7 - MAJALAH 172

PR OL OG

Tidak saja dari KPPS tapi juga
dari panitia pengawas dan aparat
keamanan. Untuk itu, perlu ada
beberapa langkah yang harus
segera dilakukan,” komentar
Bamsoet, sapaan akrab Ketua
DPR itu. Ia mengusulkan agar
pemilu serentak ini dipisah
sebagai evaluasi untuk pemilu ke
depan.
Politisi Partai Golkar ini
menyerukan agar UU Pemilu
harus direvisi. Pemilu memang
harus efektif, murah, dan tidak
rumit. Tak boleh ada lagi korban
yang berjatuhan dari para
“pahlawan demokrasi”. Ini jadi
diskursus penting pascapemilu
untuk memisahkan pemilu
serentak. Dia juga mendesak agar
DPR khususnya Komisi II DPR RI
mewacanakan kembali revisi UU Para lansia melakukan pencoblosan di TPS pada pilpres dan pileg 2019. Foto: Andri/jk
No.7/2017 tentang Pemilu.
Hal senada disampaikan pula
oleh Anggota Komisi II DPR Ia sendiri mengaku telah dan brutal menurut saya,”
RI Firman Subagyo. Ke depan mengumpulkan banyak bukti tuturnya, penuh kekecewaan
pemilu tetap diberlakukan kecurangan pemilu, seperti menyaksikan kecurangan
dua periode. Pertama, pemilu money politics hingga salah input yang ia dapatkan. Untuk itu, ia
eksekutif dan kedua, pemilu data. Pihaknya tak habis pikir, mendesak agar KPU membenahi
legislatif. Ini harus jadi evaluasi bagaimana pemilu di era modern kembali sistem informasi
mendasar. Kajian hukum soal bisa ada salah input. Fadli perhitungan suara (situng).
ini harus segera dilakukan. menduga, kasus salah input di Sementara itu Wakil Ketua
“Saya rasa, ini satu hal yang berbagai daerah mungkin bagian Komisi II DPR Heman Khaeron
patut untuk dipertimbangkan di dari skenario kecurangan pemilu menyerukan agar sistem
kemudian hari. Namun, dasar itu sendiri. pemilu dimodernisasi dengan
hukumnya harus betul-betul Didampingi Anggota Komis model e-voting. Pemungutan
ada,” ucap Firman. II DPR Ahmad Riza Patria, suara hingga perhitungannya
Wakil Ketua DPR RI Fadli Fadli menemui Ketua KPU mengakses teknologi informasi
Zon bersebrangan pendapat Arief Budiman awal Mei lalu. yang memadai. Dengan sistem
dengan keduanya. Menurutnya, Ia ingin mendengar langsung ini, pelanggaran pemilu bisa
membahas wacana pemisahan sekaligus melihat dari dekat ditekan sekaligus bisa memantau
pemilu bukan yang mendesak bagaimana KPU menghitung kecurangan yang terjadi.
saat ini. Justru yang paling suara masuk. Pemilu ini, “Kita harus mendalami
penting adalah membahas katanya, sudah dibiayai negara masalah-masalah tersebut.
kecurangan pemilu yang begitu sangat besar. Kualitasnya harus Kita juga bisa mempersiapkan
masif terjadi. Membahas wacana terus meningkat, bukan justru perangkat yang lebih modern
pemisahan pemilu sama saja meningkatkan kecurangannya. melalui penggunaan teknologi
menutup indikasi kecurangan “Tidak perlu ada sengketa informasi, sehingga dapat
pemilu 2019. bahkan kejadian salah input meminilalisir korban serta
Politisi Partai Gerindra itu data dan sebagainya. Ini mempersempit peluang
sempat mengunjungi KPU pusat omong kosong. Jelas ini sebuah kecurangan pemilu,” imbuh
untuk memastikan rekapitulasi kesengajaan, kecurangan yang politisi Partai Demokrat
suara dilakukan dengan jujur. terstruktur, masif, sistematis, tersebut. l

TH. 2019 EDISI 172 PARLEMENTARIA 7