Page 69 - MAJALAH 101

lak. Harus selalu ada keseimbangan delegasi parlemen Maroko, Ka­
antara hak dan tanggungjawab. rim Ghellab, di Convention Center,
Level­2, Cumbaya­Ecuador, Minggu
“Untuk tujuan ini kami ingin men­ (24/3).
desak asosiasi pers secara global
dapat mengembangkan cara­cara Menurut Surahman, Maroko ingin
guna memastikan pelaksanaan dan tukar pengalaman dengan Indonesia
penegakan kode etik dan standar khususnya bantuan Yudisial, mau­
jurnalisme,” ungkap Pramono. pun otonomi daerah. Karena mela­
lui cara itu mereka ingin adanya for­
Dalam kesempatan ini Pramono mula yang tepat dalam mengatasi
mengucapkan selamat kepada par­ ancaman separatis melalui konsep
lemen Ekuador atas penyelengga­ dan formula otonomi khusus.
raan Sidang Umum IPU yang ke­128
yang luar biasa ini, dan mengucap­ “Maroko mengundang Indonesia,
kan rasa terima kasihnya yang tulus kalau bisa ada bahan­bahan tertulis
atas keramah­tamahan yang telah mengenai masalah otonomi khusus,
diberikan kepada delegasi Indonesia masalah kontabilitas antara agama
selama kunjungan di Quito ibukota khususnya Islam dengan demokrati­
dari Ekuador dan juga kota berse­ sasi. Kemudian masalah budaya, di­
jarah yang dianggap sebagai salah mana Indonesia dipandang memiliki
satu dari daftar warisan budaya modal budaya yang baik, sehingga
dunia Unesco yang pertama. ini menjadi modal dalam menja­
lin kerjasama antar kedua negara,”
Ucapan selamat juga disampaikan ujarnya.
kepada Fernando Cordero Quepa
­Ketua Majelis Nasional Ekuador ka­ Intinya, Maroko ingin belajar
rena atas terpilihnya Fernando se­ dari Indonesia yang sudah memiliki
bagai Presiden Majelis yang ter­ peng alaman lebih dulu dalam men­
hormat ini. “Saya percaya bahwa jalani tahapan reformasi demokrati­
dibawah ada pedoman dan panduan sasi. Jadi Indonesia merespon dan
dan kepemimpinan beliau yang bi­ menyanggupi, apakah nanti Ma­
jaksana maka pembahasan kita akan roko berkunjung ke Indonesia atau
menghasilkan hal­hal yang berman­ kita yang berkunjung ke Maroko
faat bagi kedamaian dan juga kese­ tentunya dengan membawa ba­
jahteraan umat manusia,” demikian han­bahan yang lebih detail terkait
Pramono. masalah otonomi khusus, tandas
juga logistik­logistik pendukung Ketua BKSAP menambahkan.
perdagangan untuk negara­negara Kerjasama Indonesia-Maroko
berkembang termasuk Afrika, nega­ Tolak Legalisasi Narkoba
ra­negara yang paling tertinggal, Masih dalam rangkaian Sidang
negara­negara berkembang yang Umum IPU ini, Parlemen Indonesia Masih dalam forum yang sama,
tidak memiliki pantai dan pesisir, (DPR RI) mendukung peningkatan Parlemen Indonesia (DPR­RI) tidak
negara­negara kepulauan yang kerjasama antar Indonesia­Maroko sependapat dengan Kolombia terkait
sedang berkembang dan juga per­ diberbagai bidang khususnya tu­ masalah dilegalisasinya narkoba.
ekonomian­perekonomian negara­ kar pengalaman dengan Indone­ Pasalnya, masalah narkoba ini men­
negara lain yang secara struktural sia terkait isu demokrasi, otonomi jadi musuh semua bangsa, semua
lemah dan rentan. daerah, dan Islam. negara sehingga ada pemikiran
narkoba itu dilegalisasi dengan
Sementara penggunaan media “Jadi, Maroko sangat bersemangat harapan dapat menghilangkan ma­
sangat penting untuk memperkuat untuk memperkuat kerjasama antar fia bisnis untuk narkoba.
keterlibatan masyarakat dan Indonesia dan Maroko, khususnya
demokrasi, tetapi agar supaya kita antar parlemen dengan parlemen. “Ini yang sedang menjadi perde­
bisa mendapatkan berita yang adil Kita sudah punya tools, yaitu Group batan dari Inter-Parliamentary
dan berimbang kami berpendapat Kerja Sama Bilateral (GKSB), ini akan Union (IPU), dan tentunya ini akan
bahwa pelaksanaan hak untuk ke­ kita optimalkan,” kata Ketua BKSAP menjadi bahan untuk kita bawa ke
bebasan berpendapat oleh pers dan DPR RI Surahman Hidayat usai men­ tanah air baik oleh anggota DPR RI
media bukanlah sesuatu yang mut­ gadakan bilateral meeting dengan maupun DPD RI untuk dibicarakan di

PARLEMENTARIA EDISI 101 TH. XLIII, 2013 69