Page 69 - MAJALAH 104

dirusak warga yang tidak masuk
kategori penerima.

“Data penerima yang diperoleh
dari BPS memang paling banyak
bermasalah karena produk tahun
2011, ada penerima yang ternyata
sudah meninggal, penduduk
miskin yang seharusnya mendapat
bantuan terlewatkan. Sementara
yang antri di kantor pos ada yang
punya hand phone canggih, kalung
emas,” paparnya. Itulah sebabnya
Saleh menyebut program BLSM
dipaksakan untuk menyambut
tahun politik. Kalau pemerintah
ingin membantu rakyat yang
terimbas kenaikan harga BBM
seharusnya menciptakan lapangan
kerja, membangun infrastruktur,
pendidikan dan kesehatan.

Selaku sekretaris Fraksi Partai
Hanura sedari awal memang
menyuarakan penolakan terhadap
program ini. Namun menurutnya
apa yang telah diputuskan harus
dihormati dan merupakan kewajiban
untuk mengawal program ini
agar benar-benar bermanfaat
bagi rakyat banyak. “Perlu adanya
pengawasan yang lebih ketat dari menguntungkan salah satu partai. Ia Sosial dalam menyalurkan beras
tokoh masyarakat, LSM dan media beralasan kebijakan ini merupakan miskin. Keputusan menaikkan
sehingga pelaksanaan pembagian keputusan pemerintah yang telah harga BBM adalah keputusan
BLSM ini tidak cenderung pada dibicarakan dan didukung sebagian yang menyesuaikan dengan
kegiatan yang bersifat politis karena besar fraksi. Sebagai Ketua Fraksi perkembangan minyak dunia, jadi
kebetulan kita mendekati tahun- Partai Demokrat di DPR dia malah itu berarti pemerintah bukan dalam
tahun politik sehingga jangan menilai keputusan pemerintah ini posisi siap sepenuhnya dengan data
sampai niat baik BLSM berubah membuat partainya dalam posisi paling akhir. Jadi wajar saja apabila
menjadi Bayar Langsung Suara disorot rakyat. “Bisa saja sebaliknya, masih ada sejumlah kebijakan yang
Masyarakat,” kata dia. kita tahu pengurangan subsidi BBM tidak sesuai harapan. Namun secara
adalah kebijakan yang perlu visi, umum ia menilai pembagian BLSM
Ia berharap rakyat berlaku cerdas keberanian pemimpin, kami senang yang kali ini dibagikan melalui
menyikapi program pemerintah ini. kalau rakyat membacanya seperti PT. POS sudah jauh lebih baik
Jangan terlena dengan bantuan itu. Kita berharap ini menjadi obat dibandingkan program BLT lalu, yang
sesaat yang pada akhirnya menuai paling mujarab bagi bangsa, apalagi dituding warga penuh nepotisme
masalah 5 tahun kedepan. “Saya pengurangan subsidi diberikan alias yang kebagian hanya kerabat
kira ini paling perlu dipelajari kepada masyarakat miskin. Tapi perangkat desa.
masyarakat, kalau dikasi duit biar sekali lagi kondisi sekarang justru
saja, jangan sampai mempengaruhi kami yang dimarahi sama rakyat Dalam Rapat Dengar Pendapat
pilihan karena salah memilih akan kok,” papar anggota DPR yang juga (RDP) dengan Komisi VIII beberapa
rugi 5 tahun. Dengan duit hanya Ketua Perempuan Parlemen Dunia waktu lalu, Dirjen Perlindungan dan
5000 perak perhari tapi nanti ini. Jaminan Sosial, Kementerian Sosial,
ruginya lima tahun,” tandasnya. Andi ZA. Dulung membenarkan
Terkait data penduduk miskin data BLSM sama dengan data
Pandangan berbeda datang dari yang menggunakan hasil survei program beras miskin yang sudah
anggota Komisi VIII Nurhayati BPS tahun 2011 menurutnya karena digunakan sejak tahun lalu. “Kita
Ali Asegaf yang menekankan memang data itulah data terbaru membagi beras miskin itu berkala,
tidak mungkin program BLSM yang masih digunakan Kementerian berjalan lancar. Mungkin karena

PARLEMENTARIA EDISI 104 TH. XLIII, 2013 69