Page 72 - MAJALAH 104

Surahman Hidayat (F-PKS) dalam makalahnya dan politik. Para akademisi dan politisi membincang
mengapresiasi langkah dan komitmen Presiden Aljazair serius partisipasi perempuan dalam politik. Kuota
Abdelaziz Bouteflika yang menegaskan rencana perempuan dalam Pemilu di tiap-tiap negara peserta
amandemen konstitusi sekaligus membentuk komite seminar dipaparkan pula sebagai model, termasuk
amandemennya. Indonesia, kata Surahman, telah Indonesia. masing-masing negara menerapkan
mengalami empat kali proses amandemen konstitusi, angka kuota perempuan dalam politik berbeda-beda,
yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. bergantung pada kondisi politik dan kultur negara yang
bersangkutan.
Dipaparkan Surahman, sejak merdeka tahun 1945,
Indonesia telah berhasil merumuskan konstitusinya Transisi politik yang terjadi di berbagai negara selalu
dengan nama UUD 1945. Pergantian sistem mengundang kerawanan sosial, seperti juga terjadi
pemerintahan dari parlementer ke presidensial juga di Indonesia. Transisi menuju demokrasi di Aljazair
dijelaskan Surahman secara detail. UUD Indonesia merupakan upaya menyelamatkan negara tersebut dari
juga sempat berganti menjadi UUD RIS. Dan baru pada kehancuran dan perang saudara. Apa yang dilakukan
masa reformasi diubah namanya menjadi UUD Negara parlemen Aljazair dengan seminar ini merupakan respon
Republik Indonesia Tahun 1945. cepat untuk segera mencari model sistem politik dalam
konstitusinya.
Indonesia pun telah mengalami suksesi kepemimpinan
sebanyak 6 kali, dari mulai Soekarno hingga SBY. “Pada Masalah perlindungan HAM juga menjadi bagian tak
masa kepemimpinan Soeharto, militer berkuasa secara terpisahkan pada seminar ini. Dalam negara demokrasi,
masif melalui dwifungsi ABRI. Negara stabil secara perlindungan HAM sudah menjadi tren universal. Dan
ekonomi, namun rapuh. Pemerintahan berjalan secara Aljazair coba ingin mengakomodir isu perlindungan
tersentralisasi dan otoritatif. Kebebasan berbicara, HAM ke dalam konstitusi barunya. Dan Indonesia seperti
berkumpul dikendalikan. Termasuk pula, dalam hal disampaikan Surahman, telah memasukkan pasal-pasal
kebebasan pers,” papar Surahman. perlindungan HAM ke dalam konstitusi.

DPR saat itu, lanjut Surahman, ada tapi fungsinya tidak Pada amandemen kedua yang dilakukan Agustus
lebih dari menyetujui dan tidak mengkritisi kebijakan 2000, pasal-pasal universal perlindungan HAM tertera
pemerintah. DPR juga hanya memberikan persetujuan di pasal 28A hingga 28J. Pengalaman negara-negara
UU yang diajukan pemerintah, karena Presiden yang mediterania dalam menerapkan pasal-pasal HAM juga
memegang kekuasaan membentuk UU. Saat reformasi disajikan sebagai model. Parlemen Aljazair tinggal
bergulir di Indonesia, semua berubah. Presiden dipilih mencari penerapan pasal-pasal HAM yang paling ideal
langsung lewat Pemilu, DPR bisa mengkritik habis- untuk negaranya.
habisan kebijakan pemerintah yang sebelumnya sangat
tabu dilakukan. Legislatif dan eksekutif sama kuatnya. Seminar politik internasional di Aljazair dilakukan dalam
rangka mencari dan menyerap berbagai pengalaman
“Pada era Presiden Abdurrachman Wahid, Indonesia negara-negara lain dalam hal transisi politik. Selain
mengalami transformasi sosial dengan hilangnya sekat itu, masukan, diskusi, dan debat dari para akademisi,
diskriminasi. Untuk kali pertama, hak-hak minoritas masyarakat sipil juga diselenggarakan dalam konteks
termasuk etnis Tionghoa terjamin. Saat ini, perayaan akademis perubahan politik di negara tersebut.
Tahun Baru China juga telah menjadi hari libur nasional
di Indonesia. Sementara status kewarganegaraan Presiden Aljazair H.E. Abdellaziz Bouteflika sendiri,
Indonesia diberikan kepada semua masyarakat tanpa telah menyampaikan sejumlah rencana reformasi politik
diskriminasi dengan catatan lahir dan tinggal di yang disusun melalui proposal National Reconciliation.
Indonesia.” Kini, di Aljazair ada 27 partai politik. Dalam
perkembangan terakhir, partisipasi perempuan dalam
Sementara pada era Presiden Megawati, ada Komisi politik meningkat dan sudah mencapai 30%. Bahkan, 3
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdiri secara perempuan menjadi wakil ketua di parlemen.
indevenden. KPK memiliki kewenangan penyelidikan,
penyidikan, hingga penuntutan dan tidak mengenal Seperti diketahui, sejak tahun 1989, Aljazair telah
penghentian kasus. Sementara Presiden Susilo Bambang memasuki era multiparati. Namun, kebebasan yang
Yudhoyono tercatat mengawali sejarah pemilihan umum tak terkontrol kerap digunakan untuk meloloskan
presiden dengan sistem suara terbanyak. SBY menang pandangan. Pandangan ideologi disampaikan dengan
dua periode berturut-turut dalam Pemilu berdasarkan kekerasan. Inilah masalah krusial Aljazair. Dan negara ini
suara terbanyak. sebetulnya disebut sebagai demokrasi rakyat (people’s
democracy). Republik Aljazair terbentuk berkat
Suasana Seminar perjuangan revolusi rakyat. Negara ini pernah dijajah
selama 130 tahun. (mh) Foto: Iwan Armanias/Parle.
Seminar ini juga mendiskusikan soal perempuan

72 PARLEMENTARIA EDISI 104 TH. XLIII, 2013