Page 42 - MAJALAH 218

KUNKER
K OMISI V

Bencana Rob dan Pembangunan

Jalan Jadi Sorotan

Dalam kunjungan kerja
spesifik Komisi V DPR
kali ini, banyak menyorot
soal bencana rob dan
pembangunan jalan
di daerah. Di Demak,
Jateng, Anggota Komisi
V DPR RI Neng Eem
Marhamah Zulfahiz
mendorong pemerintah
pusat dan daerah
kolaboratif dalam
mengatasi banjir dan
rob yang terjadi di
Kabupaten Demak, FOTO: TIARA/NR
Jawa Tengah.
Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfahiz saat mengikuti pertemuan di kabupaten Demak.

enurutnya, selama ini usulan (kepada) pemerintah pusat masyarakat yang terdampak banjir
langkah-langkah yang adalah ditangani (banjir rob) dengan dan rob di Kabupaten Demak
diambil Pemerintah dibangunnya tanggul. Namun, bergantung pada tempat pelelangan
Kabupaten Demak, apabila ketersediaan anggaran ikan (TPI). Namun, akses jalan-jalan
Mlebih kepada dalam menangani hal ini minim, maka untuk TPI turut terendam banjr. Maka,
langkah-langkah jangka pendek dan strategi yang tepat harus seperti apa. menurutnya perlu ada kajian yang
menengah. Sementara pemerintah Apakah relokasi bisa menjadi salah mendalam.
pusat berjangka panjang. Oleh satu opsi yang memungkinkan. Nah, “Karena relokasi itu pasti akan
karenanya, ia turut meminta ini harus betul-betul dihitung secara dihadapkan masalah yang mungkin
perlu ada kajian yang terintegrasi matematis,” ungkap Neng Eem di menolak dan semacamnya. Tapi ketika
bersifat multisektoral dari berbagai Demak, Kamis (19/1/2023) lampau. mereka diberikan jaminan apabila
perspektif yang tidak hanya berbasis Politisi PKB itu menambahkan, direlokasi dan ketika tinggal di lokasi
infrastruktur namun juga berbasis apabila opsi relokasi dilakukan, yang baru itu akan lebih kondusif,
geografis dan sosiokultur. pemerintah juga harus memikirkan kemudian dari sisi ekonomi mereka
“Saya lihat, sih, koordinasi antara dampak terjadinya konflik masyarakat dijamin kesejahteraannya, sumber
pusat dan daerah sudah ada, tapi yang menolak dan setuju untuk pencaharian mereka juga ada tetap
belum optimal. Kalau pemerintah direlokasi berikut sisi anggarannya. dekat, saya kira masyarakat nantinya
daerah lebih kepada keluhan dari Apabila, tidak direlokasi, maka tidak akan menolak. Karena sebenarnya
masyarakat, sedangkan langkah perlu dipikirkan juga pembangunan kan masyarakat ketika mereka enggan
pemerintah pusat lebih fokus kepada infrastruktur yang didesain n bagi untuk direlokasi itu permasalahan
infrastrukturnya. Nah, ini saya kira masyarakat yang tinggal di kawasan utamanya adalah sumber mata
kurang matching. Memang tadi perairan. Sementara, sebagian pencaharian yang mereka tidak tahu

42 PARLEMENTARIA EDISI 218 TH. 2023