Page 5 - MAJALAH 218

PR OL OG

penyelenggaraan ibadah haji di
Komisi VIII bahkan menyampaikan beberapa dalam negeri. Jadi besarannya
dibayarkan jemaah sekitar 55%,
usulan Panja kepada pemerintah terkait sedangkan dari nilai manfaat diambil
peningkatan pelayanan ini diantaranya pembinaan 45 persen.
Meski dilakukan efisiensi harga
dan perlindungan terhadap jemaah haji sejak di berbagai bidang, namun Komisi
sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan VIII, tetap menegaskan dan meminta
ibadah haji. pemerintah melakukan pelayanan
terbaiknya pada jemaah. Komisi VIII
bahkan menyampaikan beberapa
usulan Panja kepada pemerintah
Hal tersebut Bipih ini lebih rendah dari usulan terkait peningkatan pelayanan
semacam pemerintah lewat Menag Yaqut Cholil ini diantaranya pembinaan dan
swastanisasi Qoumas yang mengusulkan biaya perlindungan terhadap jemaah
terhadap haji tahun ini menjadi Rp69,19 juta haji sejak sebelum, pada saat, dan
penyeleng- atau sebesar 70%. setelah pelaksanaan ibadah haji.
garaan haji. ”Alhamdulillah secara tegas Sebagaimana yang telah
Kemudian, beliau (Menag) menerima hasil kerja disinggung di atas tentang
revisi dilakukan Panja BPIH untuk tahun 2023, tadi kita pergeseran perspektif
agar regulasi sudah melaporkan, Bapak Menteri penyelenggaraan ibadah haji di Kota
lebih kompatibel untuk menyikapi juga sudah menyetujui,” kata Marwan Suci yang saat ini dilihat dari aspek
kondisi terbaru. Misalnya, pada tahun usai menetapkan BPIH 2023 di keekonomian, maka perspektif tidak
kemarin pemerintah Arab Saudi tiba- Gedung DPR RI. Dari sembilan fraksi, murni sebuah pelayanan ibadah. Saat
tiba menawarkan tambahan kuota keputusan itu disetujui delapan fraksi, ini semua pelayanan haji dan umrah
haji sebanyak 10.000 jemaah pada sementara Fraksi PKS diketahui di Arab Saudi dilakukan oleh syarikat.
beberapa hari menjelang haji. menolak usulan biaya tersebut. Bahkan, umrah saat ini dilakukan
Namun, akhirnya pemerintah Biaya yang dibebankan meliputi Menteri Pariwisata Arab Saudi.
menolak tawaran itu karena biaya penerbangan, living cost, Menyikapi hal tersebut Komisi
pertimbangan waktu persiapan dan sebagian biaya paket layanan VIII sedang membahas revisi UU
yang sedikit, menjelang batas waktu masyair. Sedangkan biaya yang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan
dimulainya penyelenggaraan haji. bersumber dari nilai manfaat Ibadah Haji dan Umrah. Beberapa
Dari tahun ke tahun, penetapan keuangan haji rata-rata per jemaah pasal yang akan direvisi oleh Komisi
biaya haji acap kali menuai polemik. sebesar Rp40.237.937 atau sebesar VIII DPR RI salah satunya mengenai
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI 44.7% meliputi komponen biaya definisi dari jemaah haji. Saat ini,
Marwan Dasopang menilai UU penyelenggaraan ibadah haji di jemaah haji terbagi menjadi dua yaitu,
BPKH saat ini menghambat ruang Arab Saudi dan komponen biaya jemaah haji reguler dan jemaah haji
gerak BPKH untuk mengelola khusus. Komisi VIII DPR RI ingin ada
dana haji. Dampaknya pengelolaan tambahan dengan membuat jemaah
dana haji masih belum maksimal, haji lainnya.
sehingga masyarakat dalam hal ini Hal lain yang juga patut menjadi
calon jemaah memiliki beban berat perhatian adalah digitalisasi haji dan
terhadap iuran haji. Hal lain yang juga umrah seiring dengan kebijakan
Berkenaan dengan penetapan Arab Saudi. Kemudian, terkait
biaya haji, akhirnya Rabu malam patut menjadi kebutuhan regulasi skema B to B
(15/2/2023) lalu, Komisi VIII DPR perhatian adalah dalam ekosistem penyelenggaraan
dan Kementerian Agama (Kemenag) digitalisasi haji umrah, poin yang membahas Badan
mengumumkan keseluruhan biaya dan umrah seiring Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar
haji 2023. DPR berhasil menekan menghasilkan nilai manfaat yang
Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau dengan kebijakan optimal juga menjadi sorotan. BPKH
biaya yang dibayar langsung oleh Arab Saudi. juga perlu melakukan investasi pada
jemaah haji tahun 2023 menjadi ekosistem pelaksanaan haji di Arab
Rp49.812.711,12 atau sebesar 55,3%. Saudi. ssb/mh

TH. 2023 EDISI 218 PARLEMENTARIA 5 5