Page 9 - MAJALAH 218

L APORAN UT AMA

tambahan kuota haji sebanyak
10.000 jemaah pada beberapa hari
menjelang haji.
Namun, akhirnya pemerintah
menolak tawaran itu karena Ada instrumen yang
pertimbangan waktu persiapan yang menghambat BPKH untuk
sedikit, yakni menjelang batas waktu lincah bergerak. Oke, kita
dimulainya penyelenggaraan haji.
“Tidak fleksibel dalam menyikapi revisi UU itu, sekarang
hal-hal perkembangan yang sifatnya DPR mengajukan revisi UU
baru,” terang Bukhori. Sementara haji dan nanti kita minta
dalam diskusi ini Sekjen Asosiasi
Muslim Penyelenggara Haji dan pemerintah ajukan revisi
Umrah Republik Indonesia (Amphuri) UU BPKH
Faried Aljawi mengatakan, revisi UU
No. 8/2019 harus memuat digitalisasi Marwan Dasopang
haji dan umrah seiring kebijakan Arab FOTO: RUNI/NR Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI. FOTO: ARIEF/NR
Saudi.
Selain itu, Faried mendorong
revisi dapat membuat Badan calon jemaah memiliki beban berat Sebelumnya, Kepala BPKH Fadlul
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terhadap iuran haji. Imansyah mengaku, BPKH memiliki
menghasilkan nilai manfaat “Ada instrumen yang ruang terbatas mengelola keuangan
yang optimal. BPKH juga perlu menghambat BPKH untuk lincah dana haji karena terhambat regulasi
melakukan investasi pada ekosistem bergerak. Oke, kita revisi UU itu, yang ada. Adanya hambatan
pelaksanaan haji di Arab Saudi. “Kami sekarang DPR mengajukan revisi UU ini, membuat BPKH tidak dapat
mengusulkan tentang sinkronisasi haji dan nanti kita minta pemerintah membuat banyak kebijakan. “Semua
kebijakan antarkementerian tentang ajukan revisi UU BPKH,” kata Marwan regulasinya dikunci, belum ada
penyelenggaraan ibadah haji,” ucap dalam diskusi “Hitung-Hitungan Biaya ruang gerak yang bisa dilakukan.
Faried. Haji 2023,” pertengahan Februari Seperti lembaga yang dilakukan oleh
Dari tahun ke tahun, penetapan 2023 lalu. lembaga tabung haji,” kata Fadlul.
biaya haji acap kali menuai polemik, Marwan menilai, rencana Sebelumnya, Dirjen
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI kenaikan biaya haji Rp69,1 juta yang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Marwan Dasopang menilai UU diusulkan pemerintah berpotensi Hilman Latief, mengusulkan
BPKH saat ini menghambat ruang menggagalkan calon jemaah untuk pengurangan Biaya Penyelenggaraan
gerak BPKH untuk mengelola berangkat haji. Namun, Marwan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023
dana haji. Dampaknya pengelolaan sepakat kenaikan biaya perlu menjadi Rp96.4. Dengan penyesuaian
dana haji masih belum maksimal, keberlanjutan pengelolaan dana tersebut, artinya usulan dana haji
sehingga masyarakat dalam hal ini haji ke depan. Ia mengusulkan, agar hanya berkurang Rp2,41 juta dari
kenaikan dilakukan secara bertahap. usulan BPIH awal yaitu Rp98,8 juta.
Untuk tahun ini menurutnya kenaikan Hilman menyebut, masih ada potensi
yang ideal adalah Rp50-55 juta per pengurangan BPIH, misalnya dari
calon jemaah. efisiensi tiket penerbangan.
“Intinya kita ingin meyakinkan “Kemenag juga sedang
Intinya kita ingin supaya jemaah tidak gagal berangkat, mengajukan perubahan komposisi
meyakinkan supaya namun kita juga ingin keuangan landing Jeddah dan Madinah menjadi
haji tidak bangkrut,” papar Marwan.
55:45 atau lebih, untuk mengurangi
jemaah tidak gagal Untuk itu, ia meminta kepada BPKH penempatan jemaah haji pada peak
berangkat, namun memaksimalkan kinerjanya dalam season di Madinah,” ujar Hilman
kita juga ingin melakukan pengelolaan dana haji. dalam rapat dengar pendapat
“Ya, kita topang dari DPR agar BPKH
dengan Komisi VIII DPR, awal
keuangan haji tidak bergerak lincah dengan revisi UU Februari 2023. ssb/mh
bangkrut. agar dapat menggandakan dana haji
berlipat-lipat,” tuturnya.

TH. 2023 EDISI 218 PARLEMENTARIA 9 9