Page 8 - MAJALAH 218

L APORAN UT AMA

Urgensi Revisi UU Haji dan Umrah

DPR telah menetapkan 39 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk
dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2023.
Salah satunya, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Anggota Komisi
VIII DPR Bukhori Yusuf menjelaskan, revisi UU tersebut diajukan untuk
menyikapi dinamika yang berkembang di Arab Saudi
terkait haji dan umrah.

Bukhori
mengatakan,
sejak tahun
2020,
penyelengga-
raan haji di
Arab Saudi
tidak hanya
dilihat dari
segi pelayanan, akan tetapi juga
aspek keekonomian. Oleh karena itu,
pengelolaan umrah saat ini dilakukan
Menteri Pariwisata Arab Saudi, karena
ada aspek keekonomian, perspektif
tidak murni pelayanan ibadah.
“Makanya ini harus diubah. Secara
normatif (pembahasan revisi UU Haji
dan Umrah) harus tahun ini. Sebab,
ketika sudah melewati tahun 2023,
dia akan direvisi apakah akan tetap
prioritas atau tidak,” ungkap Bukhori FOTO: DEVI/NR
dalam diskusi Forum Legislasi di
ruang diskusi wartawan parlemen, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori saat menjadi pembicara dalam Forum Legislasi di Media Center.

Nusantara III, Senayan, Jakarta
pertengahan Februari 2023.
Bukhori menjelaskan, saat ini
Saat ini semua pelayanan haji dan umrah di semua pelayanan haji dan umrah di
Arab Saudi dilakukan oleh syarikat.
Arab Saudi dilakukan oleh syarikat. Hal ini Hal ini yang membuat semacam
yang membuat ada semacam swastanisasi swastanisasi penyelenggaraan haji.
penyelenggaraan haji. Kemudian, revisi dilakukan Kemudian, revisi dilakukan agar
regulasi lebih kompatibel untuk
agar regulasi lebih kompatibel untuk menyikapi menyikapi kondisi terbaru. Misalnya,
kondisi terbaru. pada tahun kemarin pemerintah
Arab Saudi tiba-tiba menawarkan

8 PARLEMENTARIA EDISI 218 TH. 2023