Page 41 - MAJALAH 225

KUNKER
K OMISI IV

FOTO: RIA/NR

Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty saat mengikuti kunjungan kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Denpasar.

menyelamatkan varietas padi Pandan bangsa terlebih yang aktif di media Oleh karena itu ia menegaskan
Wangi. sosial, saya harap bisa membantu bahwa pengawasan mesti diikuti
“Terlebih anak muda juga harus melindungi varietas unggul yang kita dengan penerapan peraturan
dilibatkan, karena sekarang zamannya miliki,” ujarnya. tersebut. Legislator F-PKS DPR
media sosial yang sudah jauh Sementara di Bali, Anggota Komisi itu juga menyoroti PP No.85/2021
lebih efektif dan digandrungi oleh IV DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti mengenai penetapan tarif
anak-anak muda zaman sekarang. kebijakan penangkapan ikan terukur penerimaan negara bukan pajak
Jadi, dengan adanya peranan anak (PIT) yang secara resmi mulai berlaku (PNBP) yang mencapai 10 persen
muda sebagai generasi penerus setelah disahkan oleh pemerintah untuk kapal berukuran di atas 60
Indonesia lewat Peraturan Pemerintah gross tonnage. “Aturan tarif PNBP
Nomor 11 Tahun 2023. Ia menilai pasca produksi saat ini sangat
kebijakan yang memberlakukan memberatkan nelayan,” katanya.
zona penangkapan ikan dan basis Menurutnya, pemerintah saat
kuota penangkapn cenderung akan ini tengah menggaungkan asas
Kebijakan menguntungkan pemilik modal besar pengelolaan wilayah pesisir dan
atau korporasi perikanan.
pulau-pulau kecil dengan pondasi
penangkapan “Kebijakan penangkapan terukur utamanya adalah asas pemerataan,
terukur yang yang dikeluarkan pemerintah harus asas peran serta masyarakat, dan
dikeluarkan berpihak kepada nelayan tradisional,” asas keadilan. Untuk itu, ia berharap
ungkapnya saat melakukan
infrastruktur dermaga dibangun untuk
pemerintah kunjungan kerja spesifik Komisi IV penangkapan kebijakan ikan teurkur.
harus berpihak DPR RI ke Depansar, Bali, Selasa “Paparan menteri KKP ada
kepada nelayan (18/7/2013) silam. Legislator dapil sembilan dermaga yang harus
dibangun sebagai supporting system
Maluku itu juga menambahkan,
tradisional. dalam kebijakan PIT perlu penegakan kebijakan ikan terukur. Saya harap
aturan untuk memastikan, zona kebijakan ini dapat memajukan dan
penangkapan ikan terukur ditaati oleh mensejahtera daerah penghasil,”
Saadiah Uluputty
Anggota Komisi IV DPR RI. pelaku usaha. tegasnya. tra, rnm/mh

TH. 2023 EDISI 225 PARLEMENTARIA 41