Page 45 - MAJALAH 225

KUNKER
K OMISI VI

Kuda) untuk menuju ke Pelabuhan
Ratu tinggal 1 jam 20 menit,” ucap
politisi Fraksi Partai Gerindra
ini. Dengan pembangunan tol
Bocimi seksi 3 yang mungkin akan
mencari pendanaan komersial dan
perpanjangan hingga seksi 4, serta
rencana untuk menghubungkannya
dengan tol Cipularang, Hekal optimis
pembangunan tol Bocimi membawa
peluang besar bagi pertumbuhan
ekonomi di Jawa Barat.
Sementara di Jawa Timur, Komisi
VI DPR menyorot soal distirbusi LPG
3 kg. Anggota Komisi VI DPR Khilmi,
menanggapi kebijakan pemerintah FOTO: BALGGYS/NR
terkait pembelian LPG 3 kg yang
harus menggunakan KTP. Kebijakan
yang berlaku mulai 1 Januari 2024 itu Anggota Komisi VI DPR Khilmi saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik di Jawa Timur.
membuat pembelian LPG bersubsidi
tersebut hanya untuk masyarakat dan dapat dinikmati sepenuhnya oleh delegasi Komisi VI DPR menyorot
yang sudah terdata. kelompok masyarakat tidak mampu, soal kinerja Pelindo. Anggota
Khilmi meminta pemerintah tidak dan tidak terulang seperti pupuk Komisi VI DPR RI Rudi Hartono
gampang mengubah kebijakan. subsidi. Bangun mengapresiasi Pelindo
Apalagi, terkait dengan subsidi yang Selain itu, pendataan Badan Pusat yang jauh lebih efektif pasca merger
diberikan ke masyarakat, katanya di Statistik (BPS) harus sesuai dengan perusahaan. Hal ini disampaikan
Jawa Timur, Senin (28/8/2023) lalu. kebutuhan masyarakat. Untuk itu, perlu Rudi saat mengikuti kunjungan kerja
Kebijakan pemerintah mewajibkan ada kontrol yang kuat hingga ke tingkat spesifik Komisi VI DPR ke Sumut,
penggunaan KTP untuk membeli LPG agen guna memastikan konsumsi LPG Senin (28/8/2023) lalu.
3 kg merupakan upaya transformasi 3 kg tidak melebihi kebutuhan. Hal ini “Kita melihat tadi hasil paparan
subsidi yang diawali dengan untuk menghindari terjadi gejolak yang Dirut tentang nilai atau value setelah
pendataan dan pencocokan data terjadi pada gas LPG. Pelindo merger. Hasilnya, kita melihat
pengguna agar lebih tepat sasaran Di Sumatara Utara (Sumut), semua lebih efektif, mereka membagi
region-region bagian 1, 2, 3 dan 4,
kinerja keuangannya lebih maksimal,
lebih terarah dan terukur, juga
koordinasi antara region dengan dirut
dan direksinya lebih tepat sasaran”
ujar politisi Fraksi Nasdem tersebut.
Meskipun demikian, legislator
Dapil Sumut III ini menyayangkan
keberhasilan Pelindo ini kurang
diketahui publik. Hal itu karena
kurang sosialisasi atas capaian
kinerja Pelindo kepada masyarakat.
“Sebaiknya Pelindo lebih gencar
lagi melakukan sosialisasi kepada
masyarakat terkait apa saja
yang dikerjakan Pelindo dan
apa saja keberhasilan Pelindo.
FOTO: PRIMA/NR Sehingga, masyarakat dapat

mengetahui kinerja Pelindo” tutupnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke mun, gys, pdt/mh
Sumatera Utara.

TH. 2023 EDISI 225 PARLEMENTARIA 45