Page 25 - MAJALAH 205

LEGISLASI

Berkenaan dengan itu, Ketua Olahraga cukup satu saja. Namun
Komisi X DPR RI Syaiful Huda pada dalam perkembangannya, pemerintah
September 2021 lalu mengakui bahwa berubah sikap, dan mengusulkan tetap
sejauh ini belum ada regulasi khusus sebagaimana sebelumnya, yakni 2
yang mengatur kesejahteraan para (lembaga), Nasional dan yang keluar
atlet nasional. Komisi X DPR RI saat (internasional),” terangnya.
itu sedang mengarsiteki Rancangan Politisi Fraksi Partai Keadilan
Undang-Undang Sistem Keolahragaan Sejahtera ini menjelaskan, beberapa
Nasional (RUU SKN) yang mencakup isu minor yang telah diselesaikan
kesejahteraan atlet, baik selama aktif oleh Komisi X DPR RI hingga
maupun pensiun dari dunia olahraga kini diantaranya yakni: Tujuan
prestasi. Keolahragaan Nasional; Pelatih
“Kita belum punya regulasi yang Olahraga; Tugas, Wewenang, dan
secara definitif dan pasti mengatur Tanggungjawab Pemerintah Pusat
sebuah tema besar kesejahteraan dan Daerah; Sarana dan Prasarana
atlet. Suara ini semakin relevan supaya (Infrastruktur); Olahraga Penyandang
semakin banyak anak muda Indonesia Disabilitas; Naturalisasi Atlet; serta
menggeluti bidang olahraga,” kata Huda ATAU ISTILAH UU SKN Desain Besar Olahraga Nasional.
saat menjadi narasumber dalam Forum Sedangkan untuk isu mayor, Komisi
Legislasi bertajuk ‘Masa Depan Atlet SEKARANG, (JAMINAN X telah menyelesaikan isu-isu seperti:
Nasional Dalam RUU SKN’, di Media SOSIAL DIBERIKAN) Ruang Lingkup Olahraga; Olahraga
Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Berbasis Teknologi; Big Data Olahraga;
Senayan, Jakarta baru-baru ini. BAGI PROFESI Industri Olahraga; Olahragawan
Syaiful Huda pun menegaskan, RUU sebagai Profesi; Jaminan Sosial;
SKN penting untuk memastikan negara KEOLAHRAGAAN ATAU Penghargaan Olahraga; Sumbangan
bertanggung jawab atas kesejahteraan OLAHRAGAWAN, BAIK Badan Usaha/CSR; Dana langsung
masyarakat dan kemajuan bangsa ke Cabor; Kelembagaan Sengketa
melalui penyelenggaraan keolahragaan TATKALA MASIH AKTIF (BAKI dan BAORI); Anti-doping dan
guna menciptakan masyarakat yang MAUPUN KETIKA SUDAH Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI);
sehat dan sejahtera. Pendanaan Olahraga; Kelembagaan
Beberapa catatan penting dalam isu PURNA KONI dan KOI; dan Suporter.
kesejahteraan tersebut menurut Politisi Terkait kesejahteraan atlet, dirinya
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. memastikan bahwa semangat pada
dalam UU SKN, atlet sudah disebut Foto: Arief/nvl tim panja sejalan dengan pemerintah.
sebagai profesi pekerjaan. Namun, Yakni, guna memperjuangkan nasib
dalam UU Ketenagakerjaan tidak para atlet yang telah mengharumkan
disebut sebagai profesi pekerjaan. olahraga,” ujarnya ketika dihubungi tim nama Indonesia.
Akibatnya, atlet tidak mendapat Parlementaria, awal Februari. “Kalau tentang kesejahteraan atlet
jaminan sosial dari BPJS. Di sinilah Dia mengungkapkan, Panja RUU baik yang masih atlet maupun yang
butuh sinkronisasi legislasi. SKN yang dipimpin oleh Dede Yusuf, sudah berhenti berlaga, semangatnya
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X hingga kini masih melaksanakan sama antara pemerintah dan DPR.
DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, konsinyering. Pasalnya, RUU SKN Hanya tentu disesuaikan dengan
Saat ini tim Panitia Kerja (Panja) RUU ini ditargetkan selesai dalam masa perundangan yang lain,” tegas Fikri
SKN telah melakukan Uji Publik pada sidang kini yang akan berakhir pada 19 Faqih.
tanggal 6-8 Desember 2021 dan 10-12 Februari mendatang. Dirinya berharap, revisi yang
Desember 2021. Adapun uji publik “Tapi tentu sangat tergantung dituangkan dalam RUU SKN dapat
tersebut dilaksanakan di 6 (enam) beberapa pihak yang terkait. Karena menjadi titik awal akan jaminan sosial
kota, yaitu di Semarang, Makassar, dan hingga tadi, kelembagaan masih yang lebih baik bagi para atlet.
Medan, serta Pekanbaru, Denpasar, jadi isu krusial. (sehingga) butuh “Atau istilah UU SKN sekarang,
dan Mataram. persetujuan fraksi-fraksi,” lanjut politisi (jaminan sosial diberikan) bagi profesi
“(Hal itu dilakukan) untuk dapil Jawa Tengah IX. keolahragaan atau olahragawan, baik
memperkaya masukan dan usulan “Karena semula pemerintah tatkala masih aktif maupun ketika
dari berbagai pemangku kepentingan berpandangan bahwa kelembagaan sudah purna,” tutupnya. l hal/es

TH. 2022 EDISI 205 PARLEMENTARIA 25