Page 21 - MAJALAH 205
P. 21

PENGA WASAN






            harus dilakukan sejalan dengan
            penambahan peneliti-peneliti baru.
            Indonesia membutuhkan banyak
            sekali peneliti untuk membangun dan
            memperkuat ekosistem riset dan inovasi
            di tanah air.
              “Apalagi dalam menghadapi
            kasus Covid-19 yang tidak kunjung
            berakhir Indonesia membutuhkan
            periset - periset yang paham dalam
            bidang biologi molukuler, sehingga
            tidak ada lagi anggaran negara habis
            karena kebijakan yang didasarkan
            kepada dan rendahnya penguasaan
            ilmu pengetahuan dan teknologi,”
            ungkapnya.
              Eddy mengatakan, Komisi VII juga
            mendesak Kepala Badan Riset dan
            Inovasi Nasional (BRIN) Laksana
            Tri Handoko agar selama proses
            pengintegrasian lembaga dan          “KAMI MEMINTA KEPALA BRIN MENYAMPAIKAN
            kementerian ke dalam BRIN tetap     DATA TERKAIT LEMBAGA DAN KEMENTERIAN YANG
            memberdayakan para peneliti dan
            ilmuwan yang selama ini menjadi     TELAH DAN BELUM MENGALIHKAN PENELITINYA KE
            periset, peneliti dan perekayasa. Serta,   BRIN BESERTA ASET DAN KELENGKAPAN LAINNYA”
            melanjutkan riset dan hal-hal strategis
            lainnya yang sudah dilakukan.
              “Komisi VII DPR RI juga mendesak   Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. Foto: Oji/nvl
            Kepala BRIN RI untuk tidak
            menggunakan anggaran pada pos yang
            belum disetujui dalam pembahasan
            anggaran BRIN Tahun Anggaran 2022,”   (K/L) ke Badan Riset dan Inovasi   terutama pada ayat 1 yang berbunyi,
            tandasnya.                        Nasional (BRIN).                 “Untuk menjalankan Penelitian,
              Dikatakannya, Komisi VII akan    Edaran tersebut meminta BRIN    Pengembangan, Pengkajian, dan
            mendalami pengintegrasian lembaga   melakukan pemetaan kebutuhan   Penerapan, serta Invensi dan Inovasi
            dan kementerian riset ke dalam    jabatan fungsional yang dapat diisi   yang terintegrasi dibentuk badan riset
            BRIN dengan membentuk Panja       oleh peneliti dari K/L. Pada saat   dan inovasi nasional”. Perdebatan
            Kelembagaan dan Hilirisasi IPTEK. “Kami   bersamaan K/L memilah mana peneliti   yang berkembang, terkait dengan
            meminta Kepala BRIN menyampaikan   yang dialihkan ke BRIN dan yang tetap   terjemahan dari ayat satu di atas,
            data terkait lembaga dan kementerian   di K/L karena berbagai alasan.  Peneliti   terutama untuk kata terintegrasi. 
            yang telah dan belum mengalihkan   yang tidak pindah ke BRIN tidak lagi   Pemerintah melalui Perpres Nomor
            penelitinya ke BRIN beserta aset dan   diakui sebagai fungsional peneliti.   33 Tahun 2021, menerjemahkannya
            kelengkapan lainnya,” ujarnya.    Semua proses ini ditargetkan selesai   dengan menyatukan semua fungsional
              Seperti diketahui, jagat peneliti di   akhir Desember 2022.      peneliti di bawah pengelolaan BRIN.
            berbagai kementerian dan lembaga   Surat edaran MenPANRB itu       Pada tahap awal dilakukan pada
            negara (K/L) saat ini sedang resah. Hal   sebagai tindak lanjut dari terbitnya   empat lembaga penelitian non
            itu disebabkan surat edaran Menteri   Peraturan Presiden (Perpres) Nomor   kementerian, yaitu LIPI, BPPT, LAPAN
            Pendayagunaan Aparatur Negara dan   33 Tahun 2021 tentang BRIN.    dan BATAN. Menurut data Badan
            Reformasi Birokrasi (PANRB), Nomor   Perpres ini merupakan terjemahan   Kepegawaian Negara proses ini
            B/295/M.SM.02.03/2021, tertanggal   dari Pasal 48 Undang-Undang    akan melibatkan sekitar 10.610 orang
            22 Juli 2021, tentang Pengalihan   Nomor 11 Tahun 2019 tentang     Aparatur Sipil Negara (ASN). Belum
            Peneliti pada Lembaga Penelitian dan   Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan   ada angka pasti ASN yang ada di 48
            Pengembangan Kementerian/Lembaga   dan Teknologi (Sisnas IPTEK),   lembaga penelitian K/L. l dep/es



                                                                        TH. 2022      EDISI 205      PARLEMENTARIA        21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26