Page 18 - MAJALAH 205

SUMB ANG SARAN

Menakar Tata Kelola Batu Bara

Bagi Indonesia, sebagai negara penghasil batu bara terbesar
ketiga di dunia, sungguh amat ironis bisa terjadi krisis pasokan
batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik di Perusahaan
Listrik Negara (PLN). Bak pepatah mengatakan “Ayam Mati di
Lumbung Padi”. Krisis pasokan batu bara itu terjadi lantaran
sebagian besar pengusaha batu bara tidak memenuhi Domestic
Market Obligation (DMO) pada saat harga batu bara dunia
melambung tinggi. Dalam skema DMO, harga batu bara yang
dijual kepada PLN ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan yang
diekspor, ditetapkan sesuai mekanisme pasar.

Oleh; Fahmy Radhi
Pengamat Ekonomi Energi UGM dan itu diperbolehkan
Mantan Anggota Tim Reformasi Tata untuk mencapai
Kelola Migas tujuan negara
yang menyangkut
kepentingan rakyat.
ejak 2018, Kementerian Tujuan penetapan
Energi dan Sumber Daya DMO harga batu bara
Mineral (ESDM) telah adalah memenuhi
memutuskan kebijakan kepentingan PLN,
S DMO batu bara. Melalui maupun kepentingan
Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM penguasaha batubara,
No. 1395 K/30/MEM/2018 menetapkan tanpa menurunkan
target pasokan batu bara ke PLN Pendapatan Negara
sebesar 25 persen dari total produksi Bukan Pajak (PNBP)
batu bara per tahun. Kepmen itu juga dari pembayaran
menetapkan harga jual batu bara ke royalty. Untuk itu, prinsip
PLN dengan harga batas atas (ceiling dalam penetapan DMO
price) US $70 per metric ton dan harga batu bara adalah
harga batas bawah (floring price) US berbagi keuntungan
$45 per metric ton. Pada saat harga dan kerugian (share
pasar meroket mencapai di atas gain, share pain),
ceiling price, PLN membeli batubara dengan skema batas
dengan harga sebesar US $70 per atas dan batas bawah
metric ton. Sebaliknya pada saat harga (ceiling and floor
pasar terpuruk di bawah floring price, price). Penerapan
PLN membeli batu bara dengan harga share gain, share
US $45 per metrik ton. pain sesungguhnya
Penetapan DMO memang sesuai dengan prinsip
merupakan bentuk intervensi 'gotong-royong',
pemerintah terhadap liberalisasi wujud dari 'berat
pasar melalui pengendalian pasokan sama-sama dipikul,
produksi dan penetapan harga. ringan sama-sama
Secara teoritis, intervensi pemerintah dijinjing'

18 PARLEMENTARIA EDISI 205 TH. 2022