Page 13 - MAJALAH 205

LAPORAN UTAMA

listrik, yang mana memiliki konsekuensi perusahaan batu bara. Berdasarkan informasi yang ia
adanya pemadaman bergilir ke Kedua, skema BLU batu bara terima, walaupun terdapat beberapa
jutaan pelanggan serta industri yang berpotensi lebih menguntungkan perusahaan telah memenuhi
bergantung pada PLN. pelaku usaha dibandingkan PT PLN. kewajiban DMO, akan tetapi masih ada
Mengingat iuran akan dikenakan bagi perusahaan yang sama sekali tidak
BENTUK BLU ATAU PERKUAT pelaku usaha, ada kemungkinan tidak memenuhi kewajiban DMO sesuai
PENGAWASAN akan bisa memperkecil kesenjangan ketetapan pemerintah. Dirinya berharap
Memahami kondisi tersebut, Anggota antara harga pasar dunia dengan harga kebijakan DMO tetap dijalankan demi
Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menilai batu bara dalam negeri. Hal ini akan menjaga keandalan alokasi sekaligus
pemerintah dianggap belum mampu berdampak pada kenaikan tarif dasar harga batu bara dalam negeri sehingga
mengantisipasi ancaman krisis pasokan listrik karena biaya pokok penyediaan ketahanan energi tetap terlindungi.
batu bara dalam negeri di indonesia. (BPP) tenaga listrik oleh PLN pasti akan Demikian, ia pun menekankan
Menurutnya, krisis ini berawal dari naik. Ketika BPP naik, maka akan ada komitmen pemerintah untuk
pemerintah yang tidak tegas mengawasi dua pilihan yaitu antara tarif listrik naik menerapkan implementasi dan evaluasi
pengusaha batu bara untuk memenuhi atau kompensasi berupa subsidi naik. kebijakan DMO secara berkala menjadi
DMO ke PLN sebanyak 25 persen dari Terakhir, jika pembelian harga batu solusi utama mencegah krisis pasokan
total produksi dalam setahun. bara harus mengikuti harga pasar batu bara dalam negeri terulang
“Keluarnya kebijakan pelarangan maka akan melanggar ketentuan yang kembali.
(larangan ekspor batu bara) itu, jadi tercantum dalam UUD 1945 Pasal “Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja)
membuka wajah tata kelola batu bara 33 sekaligus UU Minerba Nomor 3 bersama Direktorat Jenderal Mineral
kita yang ternyata carut marut. Suatu Tahun 2020. “Perlu ditekankan bahwa dan Batubara Kementerian ESDM dan
yang ironis, bagi negara yang termasuk undang-undang menegaskan harga PT PLN berkomitmen peningkatan
eksportir terbesar batu bara di dunia,” batu bara untuk kepentingan dalam pengawasan pasokan DMO batu
ungkap Yulian. negeri ditetapkan oleh pemerintah, bara serta penegakan sanksi bagi
Walaupun dirinya bersyukur jika bukan mengikuti mekanisme pasar,” perusahaan yang tidak memenuhi
pemerintah berangsur mengatasi tegasnya. komitmennya. Semoga komitmen
masa krisis tersebut, politisi Partai Dibandingkan harus mendirikan pemerintah itu tidak hanya bagus di atas
PDI-Perjuangan itu tidak setuju jika BLU Pungutan Batu Bara, wakil dapil kertas, namun juga
pemerintah membentuk Badan Layanan Sumatera Selatan II itu meminta bagus di tataran
Umum (BLU) Pungutan Batu Bara. pemerintah menguatkan pengawasan implementasi,”
Berdasarkan informasi yang ia terima, pelaksanaan kebijakan DMO. tandas
melalui BLU Pungutan Batu Bara, harga Pengawasan, jelasnya, harus diiringi Yulian. l
batu bara yang sebelumnya dipatok dengan ketegasan pemerintah dalam ts/es
pada harga US$ 70 per ton, akan menegakan hukuman kepada
dilepas ke harga pasar. para pengusaha yang terbukti
Senada dengan kesimpulan Rapat melanggar DMO.
Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri
ESDM pada Kamis (13/1/2022) lalu, ia
menjelaskan, meskipun skema BLU Anggota Komisi VII DPR RI
Yulian Gunhar. Foto: Geraldi/nvl
memperkecil kesenjangan antara
harga pasar dunia dengan harga DMO,
akan tetapi menghadirkan BLU dalam
tata kelola batu bara Indonesia akan
semakin menambah beban negara,
bahkan menimbulkan polemik.
Baginya, solusi membangun BLU
Pungutan Batu Bara tidak menuntaskan
krisis pasokan batu bara dalam negeri.
Ia menerangkan jika BLU diterapkan,
sejumlah masalah akan terjadi. Pertama,
PLN terancam harus menalangi
pembelian batu bara, karena BLU belum
bisa mengumpulkan dana dari para

TH. 2022 EDISI 205 PARLEMENTARIA 13