Page 12 - MAJALAH 205
P. 12

LAPORAN UTAMA





                Cegah Krisis, Perkuat                                          penjualan batu bara untuk DMO.
                                                                                 Ia menjelaskan, dari kewajiban 5,1
                   Pengawasan DMO                                              juta metrik ton (MT) yang ditetapkan
                                                                               oleh Pemerintah untuk para pengusaha
                                                                               batu bara hingga per tanggal 1 Januari
                                                                               2022 hanya terpenuhi sebesar 35
                                                                               ribu MT setara kurang dari 1 persen.
                                                                               Kewajiban yang ditentukan. Tentu,
            Dinyatakan kritis, per 31 Desember 2021, Kementerian Energi        jumlah itu tidak dapat memenuhi
            dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menegaskan larangan                kebutuhan PLTU di Indonesia.
                                                                                 Oleh karena itu, pemerintah melalui
            ekspor batu bara terhitung 1-31 Januari 2022. Semacam              KESDM melakukan pelarangan ekspor
            ‘rem dadakan’ yang mengejutkan berbagai pihak, pemerintah          batu bara periode 1 hingga 31 Januari
            berupaya menekan para perusahaan batu bara agar segera             2022 bagi pemegang Izin Usaha
            memenuhi kewajiban memasok produksi batu bara dalam negeri.        Pertambangan (IUP) atau IUPK tahap
            Hanya berumur 11 hari, pelarangan lambat laun dianulir oleh        kegiatan Operasi Produksi, dan IUPK
                                                                               sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/
            pemerintah.                                                        Perjanjian dan PKP2B. Kebijakan ‘rem
                                                                               dadakan’ ini termuat dalam Keputusan
                                                                               Menteri ESDM Nomor 13.K/HK.021/
                                                                               MEM.B/2022.
                             SEBAGAI negara   melambung jauh di atas batas harga   Hanya sampai 11 hari, kebijakan ‘rem
                             yang dianugerahi   jual dalam negeri (DMO). Di mana,   dadakan’ ini perlahan dianulir oleh
                             oleh sumber      harga DMO dipatok sebesar US$ 70   pemerintah sendiri. Dengan alasan,
                             daya alam yang   per ton, sedangkan harga batu bara   pasokan batu bara dianggap perlahan
                             melimpah,        di pasar dunia terutama pada awal   mulai terpenuhi. Anulir tersebut
                             berdasarkan data   Oktober 2021 meroket hingga US$   dinyatakan oleh Menteri Koordinator
                             yang dilansir dari   280 per ton. Kesenjangan harga ini   Bidang Kemaritiman dan Investasi
                             Minerba One      membuka potensi bagi perusahaan   Luhut Binsar Pandjaitan. Dirinya
                             Data Indonesia   penambang batu bara untuk lebih   menyampaikan stok cadangan batu
            (MODI) KESDM per Sabtu (29/1/2022),   memilih menjual batu bara ke pasar   bara berangsur meningkat untuk 15
            produksi batu bara Indonesia mencapai   dunia dibandingkan menjual ke dalam   hari. yang nantinya akan mengarah
            606,72 ton tahun 2021. Akan tetapi,   negeri.                      pada 25 hari. Selain itu, ia menyatakan
            jika angka produksi batu bara nasional   Jika dibiarkan berlanjut tanpa   ekspor batu bara dibuka kembali
            tersebut disandingkan dengan realisasi   penanganan, maka akan berdampak   secara bertahap dengan melepas
            ekspor dan realisasi Domestic Market   serius terhadap 10 juta pelanggan PLN,   belasan kapal ekspor batu bara yang
            Obligation (DMO), nilai ekspor jauh   mulai dari masyarakat umum hingga   telah terverifikasi.
            lebih besar dibandingkan dengan nilai   industri yang tersebar di seluruh pulau   Ketidaktegasan ini berdampak
            DMO.                              Indonesia. Tidak hanya itu, akan ada 20   signifikan terhadap  masalah sosial,
              Pada tahun 2021, total realisasi   Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)   ekonomi, dan politik di Indonesia. Di
            ekspor batu bara mampu mencapai   dengan total daya sekitar 10.850   sisi lain, hal ini turut menimbulkan
            hingga 315,17 ton, sedangkan total   Mega Watt (MW) terancam padam   pertanyaan untuk pemerintah, apakah
            realisasi DMO hanya mencapai 63,47   jika pasokan batu bara tidak kunjung   pemerintah sanggup mengurus
            ton. Padahal, pada tahun tersebut,   terpenuhi.                    tata kelola batu bara guna menjaga
            pemerintah menargetkan penyerapan   Diwakili oleh Direktur Jenderal   pasokan listrik yang menjadi kebutuhan
            batu bara domestik sebesar 22,66   Mineral dan Batu Bara KESDM Ridwan   dasar masyarakat Indonesia.
            persen dari total produksi batu   Djamaludin menyampaikan, beberapa   Tanpa pembaharuan skema tata
            bara nasional. Jauh dari target yang   kali pemerintah telah mengingatkan   kelola batu bara yang jelas dan tegas
            ditentukan, beberapa kali PT PLN   para pengusaha batu bara untuk   di Indonesia akan mengakibatkan
            memberikan tanda krisis stok batu bara   memenuhi komitmen memasok batu   pasokan batu bara dalam negeri
            dalam negeri.                     bara ke PLN. Namun, realisasinya   berada pada ambang kritis. Nantinya,
              Kondisi ini seperti ini kerap terjadi   pasokan batu bara setiap bulan ke   krisis pasokan batu bara dalam negeri
            ketika harga batu bara di pasar dunia   PLN di bawah kewajiban persentase   mengakibatkan penurunan produksi



             12     PARLEMENTARIA      EDISI 205      TH. 2022
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17