Page 8 - MAJALAH 205

Krisis Batu Bara: Masih Terperosok

dalam Lubang yang Sama

Seakan tidak belajar dari sejarah, kasus krisis pasokan batu bara kepada PT PLN kembali terjadi.
Per 31 Desember 2021 silam, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) resmi
mengeluarkan Surat Dirjen Minerba bernomor B-1611/MB.05/DJB.B/2021 yang menyatakan
larangan ekspor batu bara hingga 31 Januari 2022. Larangan itu muncul diduga lantaran beberapa
perusahaan batu bara tidak mengikuti ketentuan kewajiban pemenuhan dalam negeri (Domestic
Market Obligation/DMO) sebesar 25 persen dari total produksi.

DAMPAK defisit daya sekitar 10.850 Mega Watt (MW) yang kala itu masih dijabat oleh Zulkifli
pasokan batu terancam padam jika pasokan batu bara Zaini pada Agustus 2021. Menurutnya,
bara itu tidak tidak kunjung terpenuhi. cadangan batu bara untuk pasok PT
main-main. Namun, nahas, ternyata kebijakan PLN hanya bertahan enam hari saja.
Muncul ancaman larangan ekspor batu baru tersebut “Satu hal yang sangat khawatirkan
pemadaman hanya berumur sebelas hari. Atas mengingat PLN sebagai institusi yang
listrik (black out) nama relaksasi kebijakan, pemerintah membeli semua listrik yang ada di
di Pulau Jawa bertahap melepas belasan kapal ekspor Indonesia yang memiliki pembangkit
dan Bali karena batu bara yang telah terverifikasi. besar yang ada di Indonesia,” ujar Eddy
aliran listrik PT PLN tidak didukung Penjelasan Wakil Ketua Komisi VII dalam sebuah diskusi akhir Januari lalu.
oleh pasokan energi yang memadai. Eddy Soeparno pun lebih mengejutkan. Eddy menjelaskan Kementerian
Tercatat, akan ada 20 Pembangkit Bahwa informasi akan terjadinya defisit ESDM memiliki target batu bara kurang
Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan total batu bara sudah disampaikan Dirut PLN lebih 650 juta produksi batu bara,

Foto Ilustrasi: Batu bara di Kantor Terpadu PT Bukit Asam di Tarahan, Lampung. Foto: Rzk/Man