Page 4 - MAJALAH 205
P. 4

RENCANA PENGHAPUSAN


          TENAGA HONORER







         Penghapusan Tenaga Honorer per 2023 diatur dalam PP 49/2018. Pegawai Non-PNS yang
              ada di instansi pemerintah menyelesaikan tugas paling lama 2023. Kedepan, pegawai
         pemerintah hanya dua, yaitu PNS dan PPPK. Larangan untuk rekrut tenaga honorer ini su-
         dah berlaku sejak terbit PP Nomor 4/2005, bahwa Pemda dilarang rekrut tenaga honorer.  Perek-
              rutan tenaga kebersihan dan keamaan melalui outsourcing dengan biaya umum




           400 Ribu Orang
          Tenaga Honorer di

                 Indonesia
                                                120 Ribu               4 Ribu              2 Ribu
                *Deputi Bidang SDM                 Tenaga               Tenaga              Tenaga
            Aparatur Kemen-PANRB, Jumat
                   (21/1/2022)                   Pendidik            Kesehatan            Penyuluh




                                        “Banyak yang sudah mengabdi puluhan
                                          tahun. Jangan sampai menimbulkan
                                         masalah baru, yakni tak tertanganinya
                                                   pelayanan publik”
                                         Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra,
                                                  Muhaimin Iskandar







                                       “Ke depannya secara bertahap tidak ada lagi
                                      jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai
                                         tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya”
                                                       Arif Wibowo,
                                         Komisi II DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan






                                        “Nasib tenaga honorer ini harus memiliki
                                        kepastian status. Jangan sampai mereka
                                             ditelantarkan dan tidak diberi
                                               kesempatan menjadi ASN ”
                                                    Aminurokhman,
                                         Komisi II DPR RI Fraksi Partai Nasdem
   1   2   3   4   5   6   7   8   9