Page 5 - MAJALAH 205
P. 5
Aspirasi:
Mimbar Demokrasi
RENCANA PENGHAPUSAN PELAKU UMKM Tanggapan Dewan:
TENAGA HONORER SULIT PASARKAN PRODUK
BURUNG WALET
KE LUAR NEGERI
Penghapusan Tenaga Honorer per 2023 diatur dalam PP 49/2018. Pegawai Non-PNS yang
ada di instansi pemerintah menyelesaikan tugas paling lama 2023. Kedepan, pegawai Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
pemerintah hanya dua, yaitu PNS dan PPPK. Larangan untuk rekrut tenaga honorer ini su- Menengah (UMKM) Burung Walet
dah berlaku sejak terbit PP Nomor 4/2005, bahwa Pemda dilarang rekrut tenaga honorer. Perek- menyampaikan aspirasinya ke DPR RI yang
rutan tenaga kebersihan dan keamaan melalui outsourcing dengan biaya umum diterima oleh Anggota DPR RI Komisi VI dan IV
Fraksi PKB. Pelaku usaha tersebut terhimpun
dalam satu organisasi, yaitu Asosiasi Peternak
Pedagang Sarang Walet Indonesia (APPSWI).
400 Ribu Orang Mereka menjelaskan Indonesia
Tenaga Honorer di miliki potensi usaha burung walet yang luar
Indonesia biasa belum optimal. Rata-rata per tahun,
120 Ribu 4 Ribu 2 Ribu ekspor burung walet Indonesia hanya 1.500
*Deputi Bidang SDM Tenaga Tenaga Tenaga ton. Permintaan dunia, khususnya dari
Aparatur Kemen-PANRB, Jumat Tiongkok, hingga mencapai 5000 ton/tahun.
(21/1/2022) Pendidik Kesehatan Penyuluh Usaha sarang burung walet padat karya, tidak
bisa gunakan mesin karena terkait ketelitian
dalam proses, misalnya pencabutan bulu dan 1. Tommy Kurniawan
pembersihan kotoran dari sarang. (Komisi VI):
“Banyak yang sudah mengabdi puluhan Sejak 2012, Indonesia miliki MoU
tahun. Jangan sampai menimbulkan dengan Tiongkok terkait ekspor sarang Berkomitmen untuk selesaikan persoalan ini
masalah baru, yakni tak tertanganinya waletMoU tersebut sulit diikuti UMKM sarang untuk memajukan UMKM dan pengusaha
pelayanan publik” walet di Indonesia karena perlu penyesuaian lokal. Sarang walet ini perlu diolah lebih
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, standardisasi. Standar membangun tempat jauh sebelum diekspor, agar memiliki nilai
Muhaimin Iskandar penampungan sarang walet sebesar Rp 20 tambah produk yang disesuaikan dengan
miliar. Termasuk perizinan sangat sulit. kebutuhan pasar.
Hanya perusahaan besar Indonesia yang bisa
ekspor langsung ke Tiongkok dengan hanya
2. Siti Mukarromah
tidak berpihak kepada pelaku UMKM. (Komisi VI):
“Ke depannya secara bertahap tidak ada lagi
jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai Akan mengevaluasi Permendag tersebut
tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya” dalam rapat bersama mitra. Perlu pula
Arif Wibowo, dilakukan standardisai agar produk sarang
Komisi II DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan walet dari Indonesia tidak dibedakan dari
Malaysia.
3. Daniel Johan
“Nasib tenaga honorer ini harus memiliki (Komisi IV):
kepastian status. Jangan sampai mereka
ditelantarkan dan tidak diberi Meminta adanya data lebih detail terkait
kesempatan menjadi ASN ” banyak pelaku usaha lokal yang terdampak
Aminurokhman, atas kebijakan Permendag tersebut.
Komisi II DPR RI Fraksi Partai Nasdem Sehingga, informasi yang disampaikan
dalam rapat bersama mitra bersifat valid,
kuat, dan persoalan cepat selesai.
