Page 7 - MAJALAH 205

PR OL OG

batu bara terbesar, PT PLN harus
memiliki rencana kerja yang benar
terkait tata kelola batu bara untuk
memenuhi kebutuhan pembangkit listrik
dalam negeri. Pasalnya, hal ini sudah
pernah terjadi pula di beberapa tahun
belakangan, yaitu pada tahun 2008 dan
2018.
Salah satu persoalan tata kelola yang
harus diperbaiki PT PLN adalah kontrak
bisnis yang hanya mengandalkan jangka
pendek. Kalau kontraknya bersifat jangka
pendek, maka perusahaan batu bara
lebih memilih untuk melakukan ekspor
daripada pemenuhan dalam negeri
karena harga di dunia internasional
memang tinggi.
“Sedangkan PLN tidak mampu
berkompetisi secara kontrak bisnis
jangka panjang, itu satu kelemahannya di
PLN,” urainya.
Terlepas dari berbagai krisis batu
bara dalam negeri tersebut, sejatinya
Foto Ilustrasi: Tim Kunker Komisi VII DPR RI saat mengunjungi Kantor Terpadu PT Bukit Asam di Tarahan, Lampung. Foto: Rzk/Man
Indonesia sepakat untuk mengurangi
penggunaan batu bara. Pasalnya
AWAL Tahun 10 juta pelanggan PLN akan merasakan selama ini batu bara diyakini sebagai
2022, dunia pemadaman listrik karena hampir 20 penyumbang yang cukup besar bagi
pertambangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kerusakan lingkungan.
nasional dengan daya sekitar 10.850 mega Watt Padahal Indonesia memiliki target
diguncangkan (MW) akan padam. zero emission pada tahun 2060 dengan
dengan Anggota Komisi VII DPR RI Yulian meninggalkan energi fosil. Setelah
keputusan Gunhar menilai keluarnya kebijakan sebelumnya ikut meratifikasi Paris
pemerintah pelarangan (larangan ekspor batu bara) Agreement dan Undang-Undang Nomor
menghentikan itu, seolah membuka wajah tata kelola 16 Tahun 2016 tentang perubahan iklim.
sementara ekspor batu bara pada 1-31 batu bara kita yang ternyata carut marut. Tak berlebihan jika kemudian Ketua
Januari 2022. “Suatu yang ironi, bagi negara yang Komisi VII, Sugeng Suparwoto kembali
“Pil pahit” ini harus dialami oleh termasuk eksportir terbesar batu bara di menegaskan Komisi VII berkomitmen
seluruh perusahaan pertambangan dunia,” ungkap Yulian. untuk terus mendorong percepatan
batubara, baik perusahaan swasta, Tidak sampai dua pekan “sanksi” bagi transisi energi dari energi fosil ke Energi
maupun perusahaan plat merah alias perusahaan batubara itu diberlakukan, Baru Terbarukan.
BUMN. Hal itu menyusul defisit batubara pemerintah melalui Menteri Koordinator Bahkan DPR pun mendukung penuh
yang dialami oleh PT PLN (Persero). Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut rencana pemerintah mensubtitusi
Defisit atau krisis ini terjadi akibat Binsar Pandjaitan mencabut larangan liquid petrolium gas (LPG) dengan
beberapa perusahaan pertambangan ekspor tersebut. dimethyl ether (DME), khususnya untuk
batu bara pemegang IUP (ijin usaha Ia menyatakan ekspor batu bara penggunaan rumah tangga. DME salah
pertambangan), tidak menjalankan dibuka kembali secara bertahap dengan satunya berasal dari Batubara kalori
kewajiban DMO (domestic market melepas belasan kapal ekspor batu bara rendah yang digasifikasikan.
obligation). DMO merupakan kewajiban yang telah terverifikasi. Alasannya, stok DME diyakini selain menghasilkan
mengalokasikan 25 persen dari total cadangan batu bara ke PLN berangsur nyala api yang lebih biru dan stabil. DME
produksi batubara dalam setahun untuk meningkat dan nantinya akan mengarah juga mudah terurai di udara sehingga
kebutuhan batu bara dalam negeri, pada 25 hari. tidak merusak lapisan ozone. Serta Tidak
termasuk pasokan ke PLN. Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot menghasilkan polutan particulate matter
Jika ekspor tetap dilanjutkan, maka Sinaga menilai, sebagai pemanfaat (PM dan Nitrogen Oksida) (NOx). l tim

TH. 2022 EDISI 205 PARLEMENTARIA 7