Page 56 - MAJALAH 205
P. 56

SOR O TAN






                                                                               RI Koordinator Bidang Kesejahteraan
             Ciptakan Stabilitas Harga  Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin
             Minyak Goreng                                                     minyak goreng oleh pemerintah, dalam
                                                                               Iskandar meminta intervensi harga
                                                                               hal ini Kementerian Perdagangan untuk
                                                                               dilanjutkan. Sebelumnya kebijakan
                                                                               intervensi harga minyak Rp14 ribu per
                                                                               liter berlaku hanya 6 bulan.
            Minyak goreng bisa dikategorikan sudah menjadi kebutuhan             “Intervensi harga dalam 6 bulan
            pokok bagi setiap rumah tangga bahkan industri kecil atau pun      ini lanjutkan saja. Tapi, kalau dirasa
            menengan pun banyak yang membutuhkan minyak goreng.                sudah stabil, ya sudah lepas lagi. Nanti
                                                                               kalau enggak stabil, intervensi lagi.
                                                                               Kita dorong untuk lanjut (intervensi
                                                                               harga),” ujar Gus Muhaimin usai
                                                                               menggelar sidak harga kebutuhan
                                                                               pokok di pasar tradisional Gamalama,
                                                                               Kota Ternate, Maluku Utara, akhir
                                                                               Januari lalu.
                                                                                 Baginya intervensi harga minyak
                                                                               goreng harus membantu meringankan
                                                                               beban masyarakat. Menurutnya
                                                                               peran pemerintah dibutuhkan saat
                                                                               ini untuk menyeimbangkan harga
                                                                               bahan pokok. “Karena itu, lanjutkan
                                                                               intervensi harga minyak dan
                                                                               gunakan kewenangan pemerintah
                                                                               agar membantu masyarakat tidak
                                                                               menjadi kesulitan karena harga yang
                                                                               tinggi. Semua langkah pemerintah
                                                                               dalam menyangkut stabilitas harga
                                                                               sangat dibutuhkan untuk kebutuhan
                                                                               masyarakat supaya tidak mengalami
                                                                               kesulitan,” ucap Gus Muhaimin.

                                                                               PERLU KEBIJAKAN SISTEMATIK
                                                                                 Di lain pihak, Anggota Komisi XI
                                                                               DPR RI Sihar Sitorus mempertanyakan
                                                                               kebijakan Domestic Market Obligation
                                                                               (DMO) yang hanya menyisakan hasil
                                                                               produksi CPO sebesar 20 persen
                                                                               saja untuk menciptakan stabilisasi
            Foto Ilustrasi: Pedagang minyak goreng di pasar tradisional. Foto: Jaka/nvl  harga minyak goreng di dalam negeri.
                                                                               Menurutnya angka 20 persen itu
                                                                               sangat berbanding terbalik dengan
                      enaikan harga           manfaat bagi rakyat tapi di saat yang   status keberadaan dari minyak goreng
                      minyak goreng dan       sama tidak boleh merugikan petani   yang menyangkut hajat hidup orang
                      ketidakstabilan harganya   sawit atau pun industri perkebunan   banyak.
                      telah meresahkan banyak   sawit.                           “Minyak goreng menyangkut hajat
           K kalangan. Ini menjadi              Tantangan ini harus dijawab    hidup orang banyak, potongan minyak
            tantangan bagi pemerintah untuk   bersamaan oleh pemerintah, kebutuhan   goreng tentu tidak boleh berkurang.
            menciptakan harga minyak goreng   rakyat terpenuhi, tapi petani dan   Melalui proses eliminasi, maka loyang
            yang terjangkau bagi rakyat dan stabil.   industri tak boleh merugi. Menanggapi   lain lah yang harus tergerus,” ujar
            Kesetabilan harga harus memberi   permasalah pelik ini Wakil Ketua DPR   Sihar di Jakarta awal Februari 2022.



            56 56    PARLEMENTARIA      EDISI 171      TH. 2019
                   PARLEMENTARIA      EDISI 205      TH. 2022
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61