Page 57 - MAJALAH 205

SOR O TAN

Hal itu dikatakannya, tidak akan
mampu menjawab permasalahan OPTIMALISASI
kenaikan harga eceran tertinggi HOLDING PTPN DAPAT
(Het) minyak goreng yang terus
terjadi setiap tahunnya. Sekalipun MENINGKATKAN
Pemerintah mengeluarkan kebijakan
subsidi minyak goreng seperti yang KAPASITAS PRODUKSI
dilakukan pada saat ini. Sebagai upaya MINYAK GORENG.
mensiasati lonjakan harga minyak
goreng yang sebelumnya melambung BUKANKAH PERAN
tinggi pada akhir 2021 dengan harga BUMN TIDAK
Rp20.500 per Kg dan disubsidi
menjadi Rp11.500 per Kg. MELULU MENCARI
Sehingga, Politisi PDI-Perjuangan ini
menyarankan sebaiknya Pemerintah KEUNTUNGAN TAPI
memikirkan kebijakan lain yang bersifat JUGA MENINGKATKAN
sistematik dalam menjaga stabilitas
harga minyak goreng. Di antaranya KESEJAHTERAAN
melalui upaya Optimalisasi Holding MASYARAKAT?”
di PT Perkebunan Nusantara (PTPN),
hal itu diyakini dapat meningkatkan
kapasitas produksi minyak goreng. Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus. Foto: Arief/nvl
Dengan membeli Tandan Buah Segar
(TBS) dari petani serta melepaskan stok
CPO untuk pasar domestik. Mengingat Dia juga menjabarkan tentang struktur konsekuensi logis dengan ‘high
data pada tahun pada 2020 lalu, hasil industri CPO di hulu lebih kompetitif versatility’ daripada industri sawit.
produksi CPO dari Holding PTPN dibandingkan dengan hilir. Hubungan Sehingga Sihar pun mempertanyakan,
mecapai 2,38 juta ton. antara produsen hulu dan konsumen “Apakah kebijakan saat ini melaui
“Pertama, optimalisasi Holding PTPN hilir bersifat sangat cair berdasarkan DMO CPO 20 persen domestik yang
dapat meningkatkan kapasitas produksi harga pasar. bertujuan menurunkan harga minyak
minyak goreng. Bukankah peran BUMN goreng sudah memikirkan cara lain
tidak melulu mencari keuntungan tapi MINYAK GORENG MENYANGKUT yang bersifat sistemik?”
juga meningkatkan kesejahteraan HAJAT HIDUP RAKYAT Menurutnya, Optimalisasi
masyarakat?” tegas Sihar. Sihar juga menjelaskan dalam Holding PTPN dapat meningkatkan
Selain itu, dirinya juga menawarkan potongan kue CPO, B30 yang kapasitas produksi minyak goreng
pilihan kedua yakni melalui upaya nantinya menjadi B40 (biodiesel) dengan membeli TBS dari petani
penurunan levy atau pajak ekspor sudah tidak dapat diutak-atik. Dari serta melepaskan stok CPO untuk
sebagai insentif untuk mendorong tahun 2019 biodisel telah memberikan pasar domestik. Sebagai informasi
produksi. “Kedua, bukankah BLU- kontribusi sekitar 30 persen dari total pada 2020 lalu, produksi CPO dari
BPDPKS (Badan Pengelola Dana bauran EBT. Hal ini tentu membuat Holding PTPN mecapai 2,38 juta ton
Perkebunanan Kelapa Sawit) memiliki porsi CPO tersisa untuk minyak (bisnis.com,28 Des 2021). Bukankah
pilihan untuk menurunkan levy atau goreng dan produk lainnya tergerus. peran BUMN tidak melulu mencari
pajak ekspor sebagai insentif untuk Minyak goreng menyangkut hajat keuntungan tapi juga meningkatkan
mendorong produksi, sehingga hidup orang banyak, potongan minyak kesejahteraan masyarakat.
jumlah CPO di pasar lebih banyak dan goreng tentu tidak boleh berkurang. Dia juga mempertanyakan, bukankah
berdampak pada harga CPO yang Melalui proses eliminasi, maka loyang Badan Pengelola Dana Perkebunanan
lebih kompetitif,” ungkapnya. lain lah yang harus tergerus. Kelapa Sawit (BLU-BPDPKS) memiliki
Legislator dapil Sumatera Utara Sementara data juga menunjukan pilihan untuk menurunkan levy atau
II ini juga menawarkan kebijakan 68 persen industri CPO terintegrasi pajak ekspor sebagai insentif untuk
penggunaan Dana Desa melalui Badan dari hulu hingga hilir (end product) mendorong produksi, sehingga
Usaha Milik Desa (BUMDes), diarahkan dan probabilitas untuk menyediakan jumlah CPO di pasar lebih banyak dan
kepada pembangunan pabrik minyak B30/B40 dan minyak goreng cukup berdampak pada harga CPO yang lebih
goreng hasil perkebunan masyarakat. tinggi. Cabang hilirisasi ini adalah kompetitif. leko/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 57
TH. 2022 EDISI 205 PARLEMENTARIA 57