Page 2 - MAJALAH 148
P. 2

Pengantar Redaksi



                      PENGAWAS UMUM                                           ejak  1965    Pemerintah  sudah
                       Pimpinan DPR RI
                PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH                              mencanangkan   program  reforma
                    Achmad Djuned, S.H., M.Hum                           Sagraria, kemudian saat Habibie menjadi
                       (Sekjen DPR RI)
                    WAKIL KETUA PENGARAH                                 presiden dan di awal reformasi, namun gagal,
                      Dra. Damayanti, M.Si
                       (Deputi Pesidangan)                               karena persoalan politik.  Cita-cita  lama ini
                     PIMPINAN PELAKSANA
                    Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si                         dihidupkan  kembali oleh Presiden  Joko
                    (Karo Pemberitaan Parlemen)                          Widodo  guna memberikan keadilan dalam
                      PIMPINAN REDAKSI
                    Drs. Mohammad Djazuli, M.Si                          penguasaan, pemilikan, penggunaan,  dan
                      (Kabag Media Cetak)
                    WAKIL PIMPINAN REDAKSI                               pemanfaatan tanah, wilayah, serta sumber daya
                     Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.                        alam bagi seluruh rakyat Indonesia.
                      (Kasubag Media Cetak)
                        Ahyar Tibi, S.H                                       Kalangan  DPR mengapresiasi langkah
                     (Kasubag Media Analisis)
                       Nita Juwita, S.Sos                                pemerintah ini, hanya  saja yang masih jadi
                    (Kasubag MedSos dan Website)
                        REDAKTUR                                         persoalan  adalah data bidang tanah yang
                    Mastur Prantono, Suciati,S.Sos  belum akurat. Presiden Jokowi sendiri sudah memasang target kepada Menteri
                     SEKRETARIS REDAKSI
                        Hasri Mentari           Agraria dan Tata Ruang (ATR) agar tahun ini 5 juta bidang tanah tersertifikasi.
                      ANGGOTA REDAKSI
             Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli,   Tahun 2018 ditargetkan 7 juta, tahun 2019 ditargetkan 9 juta, dan tahun 2025
                Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,
              Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setowati, Ria Nur Mega  diupayakan semua bidang tanah dari Sabang sampai Merauke tersertifikasi.
                       REDAKTUR FOTO               Wakil  Ketua  DPR  Agus  Hermanto menyatakan,  dibutuhkan  akurasi
                     Eka Hindra, Iwan Armanias
                        FOTOGRAFER              data atas tanah objek reforma agraria (TORA) dari Sabang sampai Merauke.
                Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
                Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,   Keberhasilan reforma agraria dimulai dari data yang valid dan akurat. Pimpinan
                 Arief Rachman, R. Kresno P.D  Moempoeni,
                       Azka Restu Fadilah       Dewan ini mengaku ikut  rapat konsultasi  dengan presiden yang menyoal
                      ADMINISTRASI FOTO         rencana program tersebut.
                       Bagus Mudjiharjanto
                   ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA       Politisi Partai Demokrat itu menilai, program  reforma  agraria  yang
                 Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
                     Gedung Nusantara II lt. 3  dicanangkan pemerintah sangat  bagus dan perlu didukung.  Banyak  bidang
                 Jl. Jend. Gatot Soebroto - Senayan, Jakarta
                    Telp. (021) 5715348, 5715350  tanah yang kelak akan didistribusikan maupun diredistribusikan kepada para
                       Fax. (021) 5715341       penerima yang  berhak sesuai  kriterianya. Mereka  yang  mendapat  prioritas
                   email : dpr.pemberitaan@gmail.com
                       www.dpr.go.id/berita     adalah kelompok tani, masyarakat miskin, pondok pesantren, dan organisasi
                                                masyarakat non profit.
                     PIMPINAN PENERBITAN
               Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)    “Kali ini, saya sangat optimis. Pada era Pak Jokowilah reforma agraria
                   PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
                   Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)  dikonkretisasi  dalam segala bentuk  dan pengertiannya,” tandas Arteria
                       STAF PRODUKSI
                     Subadri, S.E, Barliansyah,   Dahlan. Politisi  PDI  Perjuangan ini menjelaskan,  reforma agraria atau  land
                    Fathurahman, Abdul Kahfi S. Kom  reform merupakan proses pembaruan yang berkesinambungan
                    DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
               Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)   Sedangkan pakar agraria dari IPB, Bogor, Gunawan Wiradi mengatakan,
                        ADMINISTRASI
                        Sjaefudin, S.Sos        syarat reforma agraria yang genuin itu butuh momentum. Jika suatu momentum
                        KOORDINATOR
                          Mujiono               terlewatkan, maka dibutuhkan minimal satu  genarasi untuk  mencapai
                   STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI  momentum yang serupa. Nah, ketika Bung Karno jatuh pada 1965, tahun itu
                   Arif, Lamin, Remon,Yuliana Puspita,
                    Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra  sebetulnya akan dimulai reforma agraria yang sejati. UU Pokok Agraria (UUPA)
                   Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
                    Email : penerbitandpr@gmail.com  sudah ada sejak tahun 1960. Tapi, reforma agraria yang genuin dicanangkannya
                                                tahun 1965,” ungkap Wiradi
              HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
                 HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)   Untuk melakukan reforma agraria, tambah dia, butuh waktu dan dukungan
                    ISI BERITA DAN MATERI FOTO  politik. Organisasinya harus dibentuk dulu berupa badan otorita reforma agraria
                DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
                                                yang bersifat ad hoc. Badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden.
                                                Dan yang tidak kalah pentingnya, militer juga harus mendukung. Tanpa dukungan
                                                militer, reforma ini bisa berdarah-darah. Kita semua berharap, reforma agraria
                                                akan  mampu mengatasi kemiskinan, ketimpangan  sosial dan  ekonomi  yang
                                                terjadi di Indonesia, khususnya kawasan pedesaan.n






            2  |  PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017
   1   2   3   4   5   6   7